Indeks Lbh Padang

Meski di lokasi, Suharyono memastikan polisi hanya menyaksikan dan mengamankan. Bahkan,  dokter forensik tidak mengizinkannya masuk ke area liang lahat AM.

Ayah Afif, Afrinaldi, menilai polisi dalam menangani kasus ini terkesan mengulur waktu.

Ekshumasi dan autopsi ulang terhadap jenazah AM akan menyibak fakta ada penyiksaan atau tidak terhadap korban.

LBH Padang hingga kini masih memastikan bahwa AM tidak terlibat dalam tawuran sebagaimana disebutkan Kapolda Sumbar.

Saksi anak A mengaku tidak melihat AM melompat dari Jembatan Kuranji seperti pernyataan Polda Sumbar selam ini.

LBH Padang menduga adanya obstruction of justice dalam penanganan perkara penganiayaan AM oleh anggota polisi Polda Sumatra Barat.

Komnas HAM, KPAI, LPSK, dan Kompolnas bersepakat tetap melakukan investigasi untuk membuat terang peristiwa ini.

LBH Padang mendatangi kantor LPSK terkait dengan kasus dugaan penganiayaan anak oleh anggota Shabara Polda Sumatra Barat.

Menurut perwakilan LBH Padang, Adrizal, pelaporan ini diharapkan tidak ada impunitas bagi pelaku kejahatan, sekalipun aparat. 

Polda Sumbar diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam menangkap para anak-anak dan remaja yang dituding hendak tawuran.

Komnas HAM menyatakan kasus penganiayaan anak di Padang oleh polisi akan masuk ke dalam kategori prioritas karena menyangkut anak.

Kesaksian ini membuat LBH Padang yakin bahwa ada penyiksaan dengan menunjukkan kondisi jasad AM saat dievakuasi. 

Propam Polda Sumatra Barat memeriksa puluhan personel Shabara terkait dugaan penganiayaan anak berinisial AM (13).

Propam telah diterjunkan untuk menyelidiki ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian.

Polisi menangkap 18 orang yang terdiri dari pendamping hukum, mahasiswa, dan masyarakat Air Bangis di Masjid Raya Sumbar.

Polda Sumbar sebut akan mengecek proses penanganan yang sudah dilakukan penyidik polresta Padang terkait kasus Mak Dasni.

LBH Padang mendesak kepolisian untuk menyelesaikan perkara Mak Dasni (61) yang dianiaya delapan orang, salah satunya polisi sebelah tahun lalu.

Pemanggilan ketua LBH Padang oleh polisi menuai kritik. Sebab, hal itu disinyalir sebagai upaya pembungkaman pengawasan publik.

Kasus hukum yang melibatkan dua warga adat di Sumbar mendapat kritikan karena mengabaikan undang-undang soal hak ulayat.

Pihak Kedubes Indonesia menyampaikan bahwa korban akan mendapatkan asuransi dan santunan dari Pemerintah Arab Saudi sebesar 1 juta riyal atau sekitar 3,8 Miliar rupiah. Namun hingga kini korban tak kunjung menerima bantuan, santunan ataupun asuransi apapun dari Pemerintahan Arab Saudi.