Indeks Law Government

Napi pidana umum dan tipikor memiliki hak sama untuk mendapatkan remisi. Padahal sebelumnya remisi bagi napi tipikor diatur ketat, berbeda dari napi umum.

Bareskrim Polri turut memantau penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan anak kiai di Jombang.

Jika pelaksanaan aborsi dilakukan oleh dokter, bidan, paramedis atau apoteker dapat dikenakan pidana dengan tambahan 1/3.

PPATK menemukan indikasi penyalahgunaan dana ACT diduga mengalir pada kepentingan pribadi dan dugaan aktivitas terlarang.

Jubir KPK menjelaskan bahwa agenda Lili Pintauli ke G20 di Bali telah direncanakan sejak awal 2022.

Boyamin berharap Dewas KPK bisa memberikan sanksi tegas kepada Lili Pintauli berupa pemberhentian dari jabatannya.

Dua petinggi ACT rupanya pernah diadukan ke Bareskrim Polri ihwal dugaan penipuan dalam akta autentik.

PKS yakin hakim MK dapat mempertimbangkan gugatan presidential threshold yang diajukan. Pasalnya PKS memiliki legal standing sebagai partai peserta pemilu.

ICW meminta Firli Bahuri Cs bertanggung jawab atas mangkirnya Lili Pintauli dari sidang etik Dewas KPK.

Mahfud Md bercerita dirinya pernah diminta mempromosikan kegiatan ACT terkait aksi kemanusiaan.

Ada empat orang penyuap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi yang dijebloskan ke penjara khusus koruptor.

Satu personel kepolisian juga mengalami luka-luka dalam insiden kericuhan di Kantor Bupati Paniai.

Jenazah Karumkit RS LB Moerdani Merauke rencananya akan diterbangkan ke Jakarta dan dibawa ke Cimahi, Bandung, Jabar untuk dimakamkan di kampung halamannya.

Novel Baswedan menyebut Firli Bahuri merasa terserang karena dirinya kerap mengungkap kasus korupsi besar. Akhirnya Novel pun disingkirkan melalui TWK.

IPMAPA sebut tidak ada sangkut pautnya dengan 2 kelompok bertikai. Mereka mendatangi Polda DIY minta keadilan karena anggotanya jadi korban.

Hakim MK menilai polemik pernikahan beda agama terjadi karena kekosongan hukum.

Tumpak mengatakan alasan Dewas KPK menunda sidang etik hari ini karena Lili Pintauli sedang berada di Bali dalam rangka tugas.

Selain menghapus pasal yang menyimpang dari legalitas, Komnas Perempuan juga mendorong harmonisasi RKUHP dengan UU TPKS.

Polisi belum merinci langkah hukum yang akan diambilnya terkait penyelidikan dugaan penyelewengan dana ACT.

Setelah pemerintah menyerahkan draf RKUHP secara resmi ke DPR, publik bisa mengakses secara terbuka setiap pasal dalam RKUHP tersebut.