Indeks Law Government

Irjen Pol Sandi Nugroho sebut penyidik belum mendapatkan bukti lain dari dua buron bernama Andi dan Deni.

Polri mengklaim patroli selama beberapa malam di sekitar Gedung Kejagung adalah hal yang biasa.

Jokowi menegaskan, penanganan kasus Vina Cirebon tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

Anggota Densus 88 yang menguntit Febrie Adriansyah bernama Bripda Iqbal Musthofa.

Kehadiran Febri dalam sidang tersebut dilakukan karena ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Karen akan mendengarkan tuntutannya di ruang Wirjono Projodikoro 3 PN Jakarta Pusat.

Cikal bakal perilaku korupsi diawali dengan mementingkan kepentingan diri atau kelompok termasuk keluarga sehingga merugikan kepentingan publik.

Komnas HAM berkoordinasi dengan Pemkot Cirebon dan Polda Jawa Barat dalam memenuhi tuntutan keluarga Vina.

Menurut polisi, Devi Karmawan alias Devoy diduga buronan pelaku kasus narkoba jenis sabu yang mayatnya ditemukan di dalam toren rumah tetangga.

Anggota Densus 88 Polri yang melakukan penguntitan menyimpan profiling Febrie di ponsel miliknya.

SYL pernah memberikan uang, kalung, hingga tas Balenciaga untuk Nayunda.

Kendala kasus kematian Munir tak kunjung rampung yaitu adanya saksi yang sudah meninggal hingga keterbatasan dokumen.

SYL mengaku memilih sendiri Wakil Bendahara Umum Nasdem Joice Triatman menjadi staf khusus Mentan.

Syahrul mengeklaim tidak mengetahui terkait lukisan seniman, Sujiwo Tejo yang dibeli menggunakan uang Kementerian Pertanian (Kementan).

Hakim meminta uang hasil memeras anggaran Kementan yang sudah dinikmati keluarga SYL dikembalikan sebelum pembacaan tuntutan.

Bibie, mengaku kerap diminta ibunya, Indira Chunda Thita Syahrul, untuk menukarkan valuta asing.

Sampai saat ini, tidak ada keputusan resmi dari pihak terkait seperti PTUN, MPR, dan KPU yang membenarkan klaim ini.

Pembelian senjata api dilakukan eks ajudan SYL dengan menggunakan dana dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan.

Ahmad Sahroni batal hadir menjadi saksi dalam sidang SYL karena sedang ada kegiatan di Komisi III DPR RI.

Ratusan triliun kerugian negara itu disebabkan oleh sejumlah pengadaan serta kerusakan lingkungan.