Indeks Law Government

Cikal bakal perilaku korupsi diawali dengan mementingkan kepentingan diri atau kelompok termasuk keluarga sehingga merugikan kepentingan publik.

Komnas HAM berkoordinasi dengan Pemkot Cirebon dan Polda Jawa Barat dalam memenuhi tuntutan keluarga Vina.

Menurut polisi, Devi Karmawan alias Devoy diduga buronan pelaku kasus narkoba jenis sabu yang mayatnya ditemukan di dalam toren rumah tetangga.

Anggota Densus 88 Polri yang melakukan penguntitan menyimpan profiling Febrie di ponsel miliknya.

SYL pernah memberikan uang, kalung, hingga tas Balenciaga untuk Nayunda.

Kendala kasus kematian Munir tak kunjung rampung yaitu adanya saksi yang sudah meninggal hingga keterbatasan dokumen.

SYL mengaku memilih sendiri Wakil Bendahara Umum Nasdem Joice Triatman menjadi staf khusus Mentan.

Syahrul mengeklaim tidak mengetahui terkait lukisan seniman, Sujiwo Tejo yang dibeli menggunakan uang Kementerian Pertanian (Kementan).

Hakim meminta uang hasil memeras anggaran Kementan yang sudah dinikmati keluarga SYL dikembalikan sebelum pembacaan tuntutan.

Bibie, mengaku kerap diminta ibunya, Indira Chunda Thita Syahrul, untuk menukarkan valuta asing.

Sampai saat ini, tidak ada keputusan resmi dari pihak terkait seperti PTUN, MPR, dan KPU yang membenarkan klaim ini.

Pembelian senjata api dilakukan eks ajudan SYL dengan menggunakan dana dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan.

Ahmad Sahroni batal hadir menjadi saksi dalam sidang SYL karena sedang ada kegiatan di Komisi III DPR RI.

Ratusan triliun kerugian negara itu disebabkan oleh sejumlah pengadaan serta kerusakan lingkungan.

Penetapan Bambang sebagai tersangka dilakukan usai Kejagung memeriksa empat saksi pada Rabu (29/5/2024).

Ketut enggan menyampaikan lebih rinci terkait kasus penguntitan Febrie Adriansyah.

Jaksa Agung juga mengatakan bahwa proses pemberkasan kasus korupsi timah telah memasuki tahap akhir.

Surya Paloh disebut mengetahui semua kegiatan yang dijalankan Garnita Malahayati bersumber dari uang Kementerian Pertanian (Kementan).

Krispianus dijatuhi sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua karena terbukti melakukan kekerasan seksual.

Kompolnas memastikan tidak ada penghapusan dua daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.