Indeks Kuhap

Hak imunitas bagi advokat diperlukan agar tidak ada upaya kriminalisasi kepada advokat saat membela klien di luar maupun dalam sidang.

Oleh karena itu, DPR sepakat mengubah Pasal 77 RKUHAP yang mengatur masalah penghinaan presiden sehingga bisa diselesaikan dengan restorative justice.

Meski mendorong larangan siaran langsung sidang kecuali persetujuan hakim, Juniver meminta agar advokat bisa melakukan konferensi pers usai sidang.

Juniver menilai ketentuan Jaksa Agung boleh melakukan peninjauan kembali di Pasal 306 RKUHAP dihapus karena bertentangan dengan Pasal 302 RKUHAP.

Romli mengingatkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia menganut sistem diferensiasi fungsional sehingga ada perbedaan penyidikan dan penuntutan.

Secara spesifik masih terdapat pasal-pasal bermasalah dalam draf rancangan KUHAP baru. Apa saja?

Habiburokhman mengungkapkan sejumlah klausul pembahasan dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Habiburokhman mengatakan revisi KUHAP akan fokus pada proses penguatan hak bagi mereka yang tidak bermasalah dengan hukum.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengatakan revisi KUHAP dilakukan untuk mengatur penegak hukum dalam penahanan tersangka.

Ada sejumlah celah dalam KUHAP yang mengatur soal proses penangkapan dan ganti rugi korban salah tangkap saat ini.

Maqdir meminta legislator mempertimbangkan kondisi lapas dan rutan yang penuh sesak dan hal tersebut sudah mengarah pada pelanggaran hak asasi.

MA mengusulkan kepada Komisi III DPR RI agar pengadilan daring atau online dapat diatur dalam rancangan RKUHAP.

Habiburokhman menginginkan, isi revisi KUHAP akan membawa semangat yang sama seperti revisi KUHP pada 2022 lalu.

Prosedur banding dalam hukum Indonesia dan isi pasal 233, 234, 235, 236, 237, dan 238 KUHAP.

"Praktik baik kejaksaan-pengadilan dalam memperlakukan JC pada kasus Eliezer perlu menjadi catatan penting untuk perbaikan hukum acara pidana ke depan."

Peneliti ICJR, Iftitahsari mengatakan, rujukan utama penyidik dalam hal ini seharusnya ialah KUHAP.

Hakim mengecek TKP pembunuhan Brigadir Yosua di dua tempat: rumah dinas Duren Tiga dan di Jalan Saguling.

DPR memiliki kewajiban menyusun draf awal RUU perubahan KUHAP dan akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak.