Masuk tirto.idIndeks Kuhap
Peradi-SAI Minta Advokat Diberi Hak Imunitas saat Membela Klien
Hak imunitas bagi advokat diperlukan agar tidak ada upaya kriminalisasi kepada advokat saat membela klien di luar maupun dalam sidang.
DPR: Penghinaan Presiden Harus Diselesaikan Restorative Justice
Oleh karena itu, DPR sepakat mengubah Pasal 77 RKUHAP yang mengatur masalah penghinaan presiden sehingga bisa diselesaikan dengan restorative justice.
Peradi-SAI Minta Siaran Langsung Sidang Diatur dalam RKUHAP
Meski mendorong larangan siaran langsung sidang kecuali persetujuan hakim, Juniver meminta agar advokat bisa melakukan konferensi pers usai sidang.
Peradi-SAI Minta Revisi KUHAP Tak Beri Kewenangan PK Pada Jaksa
Juniver menilai ketentuan Jaksa Agung boleh melakukan peninjauan kembali di Pasal 306 RKUHAP dihapus karena bertentangan dengan Pasal 302 RKUHAP.
Peradi-SAI Minta Kewenangan Penyidikan Jaksa Dibatasi di RKUHAP
Romli mengingatkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia menganut sistem diferensiasi fungsional sehingga ada perbedaan penyidikan dan penuntutan.
Jangan Asal Kebut Pembaruan KUHAP Jika Banyak Pasal Bermasalah
Secara spesifik masih terdapat pasal-pasal bermasalah dalam draf rancangan KUHAP baru. Apa saja?
KUHAP Direvisi, DPR Janji Penegak Hukum akan Diawasi CCTV
Habiburokhman mengungkapkan sejumlah klausul pembahasan dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
DPR Targetkan Pembahasan Revisi KUHAP Beres Sebelum Januari 2026
Habiburokhman mengatakan revisi KUHAP akan fokus pada proses penguatan hak bagi mereka yang tidak bermasalah dengan hukum.
Revisi KUHAP Disebut Upaya Minimalkan Kasus Salah Tangkap
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengatakan revisi KUHAP dilakukan untuk mengatur penegak hukum dalam penahanan tersangka.
Kasus Salah Tangkap Terus Berulang, Sudah Saatnya KUHAP Direvisi
Ada sejumlah celah dalam KUHAP yang mengatur soal proses penangkapan dan ganti rugi korban salah tangkap saat ini.
Revisi KUHAP: Pengacara Hasto Minta Tersangka Ditahan saat Vonis
Maqdir meminta legislator mempertimbangkan kondisi lapas dan rutan yang penuh sesak dan hal tersebut sudah mengarah pada pelanggaran hak asasi.
MA Usul Persidangan Daring Diatur dalam RKUHAP, Ini Alasannya
MA mengusulkan kepada Komisi III DPR RI agar pengadilan daring atau online dapat diatur dalam rancangan RKUHAP.
Komisi III DPR Akan Revisi KUHAP, Target Berlaku 1 Januari 2026
Habiburokhman menginginkan, isi revisi KUHAP akan membawa semangat yang sama seperti revisi KUHP pada 2022 lalu.
DPR Sebut Putusan Seumur Hidup Sambo Bentuk Penerapan KUHAP Baru
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman meyakini para hakim Mahkamah Agung telah memutuskan hasil yang tepat terkait putusan Ferdy Sambo Cs.
Hotman: Tuntutan Mati Teddy Minahasa Dipengaruhi Tekanan Publik
Hotman menilai ada pelanggaran hukum acara serius pada persidangan Teddy Minahasa. Atas hal itu dakwaan semestinya batal demi hukum.
Isi Pasal 233, 234 hingga 238 KUHAP tentang Aturan Banding
Prosedur banding dalam hukum Indonesia dan isi pasal 233, 234, 235, 236, 237, dan 238 KUHAP.
Jaksa Tak Banding Vonis Eliezer, ICJR: Perbaikan Hukum Pidana
"Praktik baik kejaksaan-pengadilan dalam memperlakukan JC pada kasus Eliezer perlu menjadi catatan penting untuk perbaikan hukum acara pidana ke depan."
Soal Kasus Hasya, ICJR: Rujukan Utama Penyidik Semestinya KUHAP
Peneliti ICJR, Iftitahsari mengatakan, rujukan utama penyidik dalam hal ini seharusnya ialah KUHAP.
Kala Diskresi Hakim jadi Dasar Pengecekan TKP Pembunuhan Yosua
Hakim mengecek TKP pembunuhan Brigadir Yosua di dua tempat: rumah dinas Duren Tiga dan di Jalan Saguling.
RUU KUHAP akan Jadi Usul Inisiatif DPR, Draf Awal Segera Disusun
DPR memiliki kewajiban menyusun draf awal RUU perubahan KUHAP dan akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak.
