Indeks kpk ri

Dia juga mengatakan bahwa sejumlah rekomendasi dari KPK telah dilakukan seperti perbaikan data dan perbaikan mekanisme pembayaran.

Budi memastikan bahwa KPK membuka peluang untuk melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk Raja Juli.

Menhut Raja Juli memastikan amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, telah dikembalikan dan disertai tanda terima.

Pemeriksaan istri dan kedua anak eks Sekjen MPR, Ma'ruf Cahyono, itu dilakukan KPK untuk melengkapi berkas perkara Ma'ruf yang sudah menjadi tersangka.

Kuasa hukum Abdul Wahid, Kemal Shahab, membantah tudingan meminta Dani M Nursalam mengakui seluruh perbuatan demi membebaskan kliennya.

KPK memeriksa enam orang saksi, termasuk Pekerja Jasa pada Kanim Depok, Wina Nuraini Rachman, untuk menelusuri dugaan pemerasan tersebut.

Suci merupakan salah satu orang yang turut ditangkap dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, tetapi dipulangkan dan kini berstatus sebagai saksi.

Selain Bupati Kuansing, KPK juga menahan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain, dan pihak swasta bernama Ardiles.

Budi menyatakan informasi Dito dibutuhkan untuk melengkapi alat bukti soal inisiatif asosiasi haji dan travel haji soal pembagian atau penjualan kuota haji.

Hal ini didalami KPK saat memeriksa eks Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief, dan eks pejabat Dirjen Bina Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Rizky Fisa Abadi.

Budi mengatakan, OTT berkaitan dengan dugaan jual-beli jabatan antara Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, dan Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain.

Vonis tersebut lebih berat dibandingkan tuntutan JPU KPK yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun.

Dia mengatakan bahwa pemukiman kembali yang harusnya dilaksanakan oleh ITDC malah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas PUPR.

KPK mengingatkan, Nur Alam masih berstatus bebas bersyarat dari kasus korupsi suap dan gratifikasi IUP Nikel Sultra 2009-2014.

KPK mengingatkan bahwa  60 persen lebih sekolah di Indonesia masih terdapat pelanggaran prosedur dalam proses SPMB berdasarkan hasil SPI 2024 lalu.

Fuad mengatakan, kedatangannya di Gedung KPK hanya untuk memenuhi tanggung jawab dengan memberikan kesaksian dan bilang pemeriksaan sebagai masalah biasa.

Setelah penyampaian paparan hingga masukan dari legislator, anggaran KPK kemudian disetujui menjadi Rp989 miliar dalam kesimpulan.

Pendalaman dilakukan KPK saat memeriksa PNS Bea Cukai, Akhmad Fikri Yahmani, sebagai saksi dalam kasus ini, Rabu (17/6/2026).

Meski sudah siap untuk berkoordinasi, Setyo mengaku hingga saat ini belum ada upaya koordinasi dari Kejagung terkait kasus korupsi tata kelola MBG tersebut.

Beberapa dari 10 lembaga negara tersebut antara lain BKN, MK, hingga pemerintah daerah seperti Pemprov DKI, ⁠Pemkot Tangerang, dan Pemkab Bandung.