Indeks kpk ri

Fitroh menilai, tak ada substansi kinerja KPK yang terganggu akibat Revisi Undang-Undang KPK, tetapi memperkuat pengawasan.

Pahala mencatat baru 59 menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang melapor harta kekayaan mereka ke KPK.

Raffi Ahmad dan para menteri di Kabinet Merah Putih harus melaporkan LHKPN paling lambat 3 bulan setelah dilantik.

Tessa menyayangkan pandangan hakim yang tidak mempertimbangkan status lex specialis lembaga antirasuah dalam Undang-Undang KPK.

Hakim tunggal praperadilan, Afrizal Hady, menilai penetapan tersangka KPK pada pria yang dikenal panggilan Paman Birin itu dinilai semena-mena.

KPK menegaskan Sahbirin Noor belum berstatus tahanan, tetapi juga tidak menjalankan tugas sebagai Gubernur Kalimantan Selatan.

Ghufron beralasan, Prabowo sebagai presiden berwewenang untuk menganulir hasil seleksi Capim maupun Cadewas KPK berdasarkan hasil Pansel KPK buatan Jokowi.

Ghufron mengingatkan potensi kesemrawutan dalam penanganan korupsi di Indonesia jika tidak ada sinergi antar-lembaga penindakan antikorupsi.

MAKI berencana menggugat ke PTUN atas surat presiden pemilihan Pimpinan dan Dewas KPK karena dinilai melanggar hukum.

Aset miliaran rupiah itu berasal dari hasil putusan tindak pidana korupsi mantan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid.

Karyoto mengatakan, koordinasi dengan Dewas KPK dilakukan karena kasus pertemuan Pimpinan KPK, Alexander Marwata, dengan Eko Darmanto berkaitan isu etik.

Alex yang dijadwalkan diperiksa tentang kasus pertemuan dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, meminta pemeriksaan ditunda pekan depan.

KPK melaporkan, omset angka Rp1,08 T per tahun berasal dari tiga tempat penyimpanan di satu titik tambang emas ilegal di wilayah Sekotong, Lombok Barat.

Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menilai Capim dan Cadewas hasil seleksi Pansel KPK tidak sesuai kebutuhan KPK di masa depan.

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria, menuturkan, aspirasi publik menjadi salah satu komponen penting dan pertimbangan penentuan Capim dan Cadewas KPK.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengeklaim sudah mengklarifikasi soal pertemuan antara dirinya dengan terpidana korupsi Eko Darmanto.

KPK menyebut penyelewengan dana CSR BI dan OJK pada tahun 2023 itu bisa berimbas pada pelanggaran hukum.

Johanis Tanak menjawab alasan KPK saat ini sulit mengejar Harun Masiku dan isu etik yang sempat melibatkan dirinya beberapa waktu lalu.

Pahala mengingatkan, ada laporan masyarakat yang ditangani di luar direktorat gratifikasi sehingga kasus gratifikasi Kaesang bisa saja tetap berjalan.

KPK ingin wawancara Cadewas dan Capim KPK digelar terbuka agar pelaksanaan seleksi berjalan transparan dan akuntabel.