Indeks kpk ri

KPK Cegah 8 Orang Bepergian di Kasus Pengolahan Karet Kementan
KPK mengeklaim dugaan kasus korupsi pengolahan pengolahan karet di Kementan berpotensi merugikan negara hingga Rp75 miliar.

KPK soal Maruarar Sayembara Harun Masiku: Semoga Publik Tertarik
Asep berharap, sayembara Maruarar Sirait bisa membuat masyarakat lebih perhatian dan mau membantu untuk menangkap Harun Masiku yang buron sejak 2020 itu.

15 Terdakwa Pungli Rutan KPK Dituntut 4 hingga 6 Tahun Penjara
Hal yang memberatkan hukuman para terdakwa adalah tidak mendukung pemberantasan korupsi dan merusak kepercayaan publik pada KPK.

Hasbiallah Ilyas Klarifikasi soal OTT KPK Harus Telepon Dulu
Hasbialah menekankan bahwa ia mendukung KPK melakukan OTT, tetapi tetap meminta lembaga antirasuah mengedepankan pencegahan.

Pegiat Antikorupsi Ragu Kinerja KPK Membaik di Bawah Setyo cs
Lakso menyoalkan bagaimana KPK bisa memberantas korupsi jika para Pimpinan KPK berasal dari aparat penegak hukum yang lembaganya diawasi KPK.

Setyo Budiyanto Diminta Tak Ulangi Kesalahan Pimpinan KPK Dahulu
Anggota DPR, Nasir Djamil, meminta Setyo tidak melakukan kesalahan pimpinan di era sebelumnya seperti melanggar etik dan memimpin KPK kolektif kolegial.

Nama Capim KPK Terpilih Disahkan di Rapat Paripurna Pekan Depan
Habiburokhman memastikan nama Capim dan Calon Dewas KPK terpilih akan disahkan di rapat paripurna terdekat, yakni pekan depan, secara bersamaan.

Agus Joko Pramono Jadi Pimpinan KPK 2024-2029 Paling Kaya
Mantan Wakil Ketua BPK RI ini tercatat memiliki harta total Rp18,6 miliar dalam laporan akhir sebagai Wakil Ketua BPK pada September 2023 lalu.

Ketua KPK Terpilih Setyo Budiyanto Tercatat Punya Harta Rp9,6 M
Total harta Setyo tercatat tanpa utang dan dilaporkan dalam laporan periodik dengan jabatan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

Alex KPK Sebut Penghitung Kerugian Negara Tak Harus BPKP & BPK
Alex mengeklaim, kantor audit bisa melakukan audit kerugian negara dan sudah diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Alex KPK soal OTT Ditutup: Tangkap Tangan Tak Mungkin Dihapus
Alex mengatakan, OTT memang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi terminologi tertangkap tangan sudah diatur di KUHP.

Cadewas Benny Mamoto Minta OTT KPK Diatur di Undang-Undang
Benny menilai, OTT seperti operasi penangkapan narkoba, tetapi penindakan narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkotika sementara OTT KPK tidak.

KPK Buka Opsi Jemput Paksa Sahbirin Noor jika Kembali Mangkir
KPK tidak menutup peluang menjemput Sahbirin Noor dengan surat perintah jika tidak memenuhi panggilan pemeriksaa kedua pada Jumat (22/11/2024) mendatang.

Capim Johanis Tanak Ingin Hapus OTT jika Jadi Ketua KPK
Johanis mengeklaim OTT yang dilakukan KPK itu tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hanya sebatas tradisi yang bisa dihapuskan.

KPK Pastikan Akan Proses Hukum eks Gubernur Kalsel Sahbirin Noor
Ghufron mengatakan, KPK akan memproses hukum pria yang dikenal dengan panggilan Paman Birin itu dengan memperbaiki kesalahan dalam praperadilan.

Busyro Desak Prabowo Terbitkan Perppu Kembalikan UU KPK Lama
Busyro menilai, pembatalan revisi UU KPK akan membuat KPK kembali ke UU lama dan bisa membuat lembaga antirasuah bekerja lebih baik seperti di masa lalu.

Mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Mangkir Panggilan KPK
KPK meminta Sahbirin Noor kooperatif dan mau memenuhi panggilan penyidik dalam kasus dugaan korupsi di Kalimantan Selatan 2024-2025.

Capim Fitroh Rohcahyanto Bilang Revisi UU Tak Ganggu Kinerja KPK
Fitroh menilai, tak ada substansi kinerja KPK yang terganggu akibat Revisi Undang-Undang KPK, tetapi memperkuat pengawasan.

50 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN
Pahala mencatat baru 59 menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang melapor harta kekayaan mereka ke KPK.

Nagita Slavina Bisa Terima Endorse, tapi Raffi Harus Lapor LHKPN
Raffi Ahmad dan para menteri di Kabinet Merah Putih harus melaporkan LHKPN paling lambat 3 bulan setelah dilantik.
Masuk tirto.id








