tirto.id - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelenggaraan haji 2025. Hal itu menanggapi permintaan Presiden Prabowo Subianto yang ingin KPK terlibat dalam penyelenggaraan haji 2025.
“Kami sudah berlangsung (koordinasi dengan KPK),” ujar Nasaruddin di Kantor Kemenag, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/1/2025).
Nasaruddin mengaku langsung berkoordinasi tidak lama setelah dilantik. Ia mengaku koordinasi yang dilakukan tidak sebatas haji, melainkan segala kegiatan Kementerian Agama di bawah kepemimpinannya.
“3 hari setelah dilantik langsung ke KPK minta pendampingan,” ujar Imam Besar Mesjid Istiqlal itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, penyelenggaraan haji akan didampingi oleh aparat penegak hukum mulai tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa aparat penegak hukum yang bertugas memberikan pendampingan berasal dari instansi kejaksaan maupun KPK.
"Ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK supaya penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik," kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Dasco mengatakan, wacana pendampingan penyelenggaraan haji dari aparat penegak hukum datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa pendampingan dari aparat penegak hukum demi memperbaiki kualitas pelaksanaan ibadah haji dari waktu ke waktu.
"Lalu kemudian dalam satu rapat saya dengar bahwa memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum," kata Dasco.
Sementara itu, Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto, memastikan KPK siap berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) untuk menindaklanjuti keinginan Presiden Prabowo dalam pelaksanaan haji.
“KPK sedang menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama, Badan Haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji. Koordinasi ini juga tentunya tindaklanjuti apa yang disampaikan presiden, dan KPK akan mengawal prosesnya,” kata Tessa saat jumpa pers di gedung KPK, Selasa (7/1/2025).
Tessa mengatakan saat ini juga terdapat sejumlah mantan pegawai komisi antirasuah di BPH. Dia berharap keterlibatan KPK tersebut dapat menjadi evaluasi penyelenggaraan haji.
“Ada beberapa kolega kita yang sudah dilantik dan ditempatkan di badan haji, kalau tidak salah mereka adalah mantan-mantan pegawai KPK dan ditugaskan di sana untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan haji,” ujar dia.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
