Indeks kpk ri

Setyo meyakini, Prabowo hanya akan memaafkan koruptor pada perkara tertentu dan tidak berlaku semua.

Tessa mengatakan, penggeledahan dilakukan di salah satu direktorat OJK pada Kamis (19/12/2024) dan menyita beberapa dokumen dan surat.

Jaksa mendakwa Sahata melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

KPK, lewat Juru Bicara Tessa Mahardika, menegaskan bahwa sprindik untuk kasus korupsi CSR Bank Indonesia belum ada nama tersangkanya.

Yasonna mengaku diperiksa terkait perlintasan Harun Masiku selaku Menkumham dan soal surat fatwa PAW dalam kapasitas Ketua DPP PDIP.

Perry pun menjamin bahwa pemberian dana CSR BI melalui yayasan yang memenuhi syarat dan kriteria serta dialokasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KPK pun ikut menggeledah ruangan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam penggeledahan kantor Bank Indonesia pada Senin (16/12/2024).

KPK enggan merinci barang yang disita karena masih dalam proses pemeriksaan.

Pencegahan Harun Masiku telah berakhir sejak 13 Januari 2021 dan belum ada pengajuan baru dari KPK sehingga Harun Masiku bisa ke luar negeri.

Selain 5 Anggota Pimpinan KPK terpilih, 5 Anggota Dewas KPK 2024-2029 ikut mengucap sumpah di depan Prabowo, Senin (16/12/2024).

Ke-15 terdakwa dinilai melanggar Pasal 12 Huruf e UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP

Majelis hakim memutuskan sidang pembacaan putusan akan dilakukan pada Jumat (13/12/2024).

KPK menuntut terdakwa Tommy Adrian 7 tahun penjara sementara terdakwa Rudy Hartono 9 tahun penjara.

Puan menilai para Pimpinan KPK bisa saling melengkapi dalam bertugas 5 tahun mendatang.

Alex mengaku, Risnandar ditindak berdasarkan laporan masyarakat dan penyelidikan perkara sudah dilakukan secara berbulan-bulan.

KPK mengeklaim dugaan kasus korupsi pengolahan pengolahan karet di Kementan berpotensi merugikan negara hingga Rp75 miliar.

Asep berharap, sayembara Maruarar Sirait bisa membuat masyarakat lebih perhatian dan mau membantu untuk menangkap Harun Masiku yang buron sejak 2020 itu.

Hal yang memberatkan hukuman para terdakwa adalah tidak mendukung pemberantasan korupsi dan merusak kepercayaan publik pada KPK.

Hasbialah menekankan bahwa ia mendukung KPK melakukan OTT, tetapi tetap meminta lembaga antirasuah mengedepankan pencegahan.

Lakso menyoalkan bagaimana KPK bisa memberantas korupsi jika para Pimpinan KPK berasal dari aparat penegak hukum yang lembaganya diawasi KPK.