Indeks kpk ri

Budi mengatakan bahwa Judi Achmadi diperiksa di Lapas Kelas I Sukamiskin dan ada satu saksi lain yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

Budi juga menyebut, surat cegah ke luar negeri ini untuk keempat tersangka, termasuk Rudy Tanoe itu dikeluarkan sejak 12 Agustus 2025.

Mellisa selaku kuasa hukum Yaqut mengatakan bahwa seharusnya fokus penyidikan KPK adalah dugaan kerugian negara terkait kebijakan kuota haji tambahan

KPK tidak merinci kapan waktu pemeriksaan Idianto, tetapi hanya memastikan pemeriksaan dilakukan pada awal Agustus 2025 terkait kasus proyek jalan Sumut.

Setyo menekankan bahwa pengumuman tersangka bergantung pemeriksaan dan penelaahan bukti yang dilakukan penyidik di kasus korupsi penambahan kuota haji.

Setyo mengajak juga para pegawai KPK untuk menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme karena menjadi contoh penegakan integritas.

Budi memastikan bahwa KPK akan segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait perkara ini agar proses penyidikan bisa segera lengkap.

Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jumat (15/8/2025) pukul 14.00 hingga 17.00 WIB.

KPK juga telah menggeledah di lokasi lainnya. Salah satunya di Kantor Kementerian Agama dan rumah pihak terkait dalam perkara korupsi kuota haji 2024.

Susy menilai hak tagih LPEI ke PT Petro Energy telah dialihkan sehingga tidak ada lagi hak tagih dan hubungan hukum antara PT Petro Energy dan LPEI.

KPK menemukan bahwa perubahan porsi ini dilakukan setelah pertemuan antara pihak Kementerian Agama dengan asosiasi travel haji.

Asep menambahkan, KPK meyakini pejabat pusat terlibat dan dibuktikan salah satu pejabat Kemenkes telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK.

KPK pun mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif terhadap upaya pemanggilan yang dilakukan karena sudah mangkir 2 kali dari pemanggilan KPK.

Asep mengaku belum mengetahui hasil penggeledahan di ruangan pejabat Kemenkes yang disegel terkait kasus korupsi peningkatan RS di Koltim.

Budi mengatakan KPK masih melakukan langkah-langkah penyidikan dalam kasus kuota haji khusus di Kementerian Agama, termasuk mencari pelaku yang terlibat.

KPK pun mencatat bahwa ada pergeseran kuota tambahan dari 92 persen haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus menjadi masing-masing 50 persen.

Budi mengatakan bahwa KPK mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Sultra dalam kegiatan OTT yang melibatkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.

KPK mengatakan Satori menerima Rp15,86 miliar & Heri mendapat Rp12,52 miliar dari kasus korupsi dana CSR BI-OJK.

Kepala Bidang Kominfo Koltim, Sukri, menduga penyegelan itu dilakukan oleh KPK antara pukul 13.00 WITA hingga 14.00 WITA.

Asep mengaku, penyidik sudah meyakini ada dua tersangka di kasus korupsi CSR BI-OJK, tetapi tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain di kasus ini.