Indeks Kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan dinilai hanya mengungkap kasus korupsi-korupsi kecilseperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kebumen dengan uang sitaan sebesar Rp70 juta. Kendati dinilai demikian, KPK beralasan pengungkapan korupsi kecil itu untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (ICP) Indonesia yang masih kalah dibandingkan Malaysia dan Singapura.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri kasus-kasus korupsi di daerah. Hari ini Selasa (18/10/2016) dilaporkan lima anggota tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun, Jawa Timur. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi dan gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp76,5 miliar.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Emilia Contesa dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari. Dalam kasus itu Siti diduga menerima hadiah atau janji dalam pengadaan alat kesehatan (Alkes) untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan.

Maraknya pungutan liar yang terjadi di kementerian dan lembaga lain, meningkatkan kinerja Polda Metro Jaya untuk memberantasnya. Dengan mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Polda berhasil mengamankan oknum-oknum yang kerap menarik iuran tidak berdasarkan peraturan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan e-KTP atau KTP elektronik 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. KPK menduga negara dirugikan senilai Rp2 triliun. Untuk mengungkap kasus tersebut, KPK dikabarkan memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai saksi.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengklaim jika anggota DPR tidak mengetahui secara mendetail anggaran pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia memberikan keterangan tersebut pasca diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima 30 tenaga penyidik baru dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kendati demikian, lembaga antikorupsi itu menyebut tambahan itu masih kurang untuk mengungkap kasus korupsi dan menargetkan akan ada 3.000 pegawai baru pada 2019 mendatang.

Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari dikabarkan telah mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap KPK pada 9 September 2016 silam terkait dua kasus yang menimpanya yakni, kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) tahap I tahun 2007 dan korupsi pengadaan alkes buffer stock untuk kejadian luar biasa (KLB) flu burung 2005. KPK telah menetapkan Siti Fadhilah sebagai tersangka atas kedua kasus tersebut sejak Mei lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman dan istrinya Liesyana Rizal Gusman untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan kuota gula impor untuk Sumatera Barat, Rabu (5/10/2016).

Tersangka kasus suap kuota impor gula, Irman Gusman mengungkapkan hubungannya dengan Memi, istri terduga suap Xaveriandy Sutanto. Pada kesempatan itu pula Irman membantah mendapat tambahan distribusi gula impor dari Xaveriandy.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak sejumlah pelaku industri perbankan untuk melakukan sinkronisasi data perbankan milik para tokoh yang memiliki pengaruh politik dan pemegang jabatan publik (politically exposed person/PEP). Kebijakan KPK ini ditempuh guna mencegah dan menindak praktik korupsi.

Irman Gusman akan menghadapi praperadilan dengan bukti-bukti yang telah disusun. KPK pun menyatakan siap meladeni praperadilan itu.

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).

Demi pilkada yang berintegritas, para kandidat wajib melaporkan kekayaannya ke KPK. Mereka juga harus transparan terkait laporan dana kampanyenya, karena KPK masih menemukan banyak pelanggaran terkait pelaporan dan pemberian sumbangan dana untuk pilkada ini.

Irman Gusman dan pengacaranya telah resmi mengajukan praperadilan terkait penetapan Ketua DPD itu sebagai tersangka kuota impor gula. Menghadapi praperadilan, pihak Irman Gusman telah memiliki cukup bukti.

KPK membuka loket penyerahan LHKPN khusus untuk para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017 pada 21 September hingga 3 Oktober 2016.

KPK menyatakan bahwa Farizal telah menerima uang sebesar Rp365 juta dalam empat kali penyerahan dari terdakwa Xaveriandy Susanto, sedangkan Irman Gusman diduga telah menerima Rp100 juta.

Vonis untuk Anggota DPR-RI dari FPDIP ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Jabatan adalah amanah. Tidak semua orang bisa mengembannya. Sebagian mengkhianati amanah tersebut dengan melakukan korupsi. 

Sejumlah anggota DPD berencana mengajukan permohonan agar Ketua DPD Irman Gusman ditangguhkan penahanannya. Namun, KPK menyatakan selama ini tidak ada tersangka korupsi dalam OTT yang dikabulkan permohonan penangguhannya.