Indeks Kpk

 Kepala bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan secara teknis, akan lebih mudah jika penyidik yang ke Kejaksaan Agung daripada membawa tersangka ke KPK. La Nyalla sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 11 Maret 2015 saat kasus ini masih dalam tingkat penyelidikan.

Panitera pengganti PN Jakarta Utara ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Mereka diduga menerima suap untuk mengurangi hukuman artis Saipul Jamil yang menjadi terdakwa kasus pencabulan terhadap anak.

Operasi tangkap tangan (OTT) KPK diduga terkait dengan kasus Saipul Jamil. Dalam OOT itu KPK menangkap satu panitera dan salah satu pengacara Saipul Jamil serta menyita uang yang diduga suap senilai Rp350 juta.

Mantan anggota DPR dari fraksi Hanura, Dewie Yasin Limpo akhirnya dijatuhi vonis pidana 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider kurungan tiga bulan. Dewie dan stafnya, Bambang Wahyu Hadi terbukti menerima suap terkait proyek pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni sembilan tahun penjara.

KPK akan mengadakan pertemuan dengan BPK terkait dengan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Ketua KPK Agus Rahardjo merasa perlu mengadakan pertemuan tersebut karena berdasarkan hasil penyelidikannya, pihaknya menilai jika pembelian lahan itu tidak menyalahi aturan hukum.

Direktorat Jenderal Imigrasi melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai keberadaan Royani yang merupakan sopir dari Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

KPK menahan Tersangka Johar Firdaus. Mantan Ketua DPRD Riau periode 2009-2014 itu ditahan terkait kasus dugaan suap pembahasan RAPDB P TA 2014 dan/atau RAPBD TA 2015 pada Provinsi Riau.

KPK terus mendalami adanya kemungkinan keterlibatan anggota DPRD DKI Jakarta selain Mohamad Sanusi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan Raperda Pantai Utara Jakarta.

KPK menahan Bupati Rokan Hulu Suparman. Mantan anggota DPRD Riau periode 2009-2014 yang berstatus sebagai tersangka itu ditahan terkait kasus dugaan suap pembahasan RAPDB P TA 2014 dan/atau RAPBD TA 2015 pada Provinsi Riau.

KPK memanggil ketujuh saksi untuk tersangka Edi Santoni. Pemanggilan tersebut terkait dengan kasus Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu tahun 2011.

Untuk ketiga kalinya KPK kembali memeriksa Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Istri Nurhadi, Tin Zuraida, dipanggil oleh KPK untuk diminta informasinya terkait dengan kasus yang menimpa suaminya. Sebelumnya, KPK juga memangil sopir Nurhadi, Royani, untuk diminta keterangan, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan.

Kementerian ESDM melakukan pertemuan dengan KPK untuk meningkatkan koordinasi di sektor mineral dan batu bara. KPK sangat mendukung Kementerian ESDM dalam melakukan penataan-penataan di semua sektor. Dukungan dari KPK, misalnya, dalam penataan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang membuat penataan di Kementerian ESDM berjalan sangat baik. KPK juga berjanji mengusut 3.966 izin usah pertambangan (IUP) yang belum memenuhi status clean and clear dengan target penyelesaian pada Mei 2016.

KPK terus mendalami keterlibatan pihak-pihak dalam mengungkap kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Lembaga itu juga telah mengantongi temuan baru terkait kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara tersebut. Temuan baru itu terkait dengan pertemuan antara petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritisi upaya pemberantasan korupsi yang menurutnya dilakukan dengan berlebihan sehingga membuat takut orang-orang pemerintahan.

Muhammad Nazaruddin dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan karena melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikategorikan sebagai "grand corruption".

Polri didesak agar tetap memproses hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang meskipun yang bersangkutan sudah meminta maaf.

PB HMI melaporkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, ke polisi terkait dengan pernyataannya yang dinilai telah melecehkan HMI.

Ahok akan diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Raperda Reklamasi di Pantai Utara Jakarta pada Selasa (10/5/2016).

Partai Golkar akan membatalkan penarikan iuran sebesar Rp1 miliar kepada para calon ketua umum pada Munaslub mendatang.