Indeks Kpk

Kerja sama jaringan lintas daerah antara Pemerintah Sidoarjo dan Surabaya dengan 27 pemerintah daerah di Indonesia itu merupakan bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Irman Gusman mengajukan nota keberatan terkait dakwaan KPK yang menyebutkan dirinya menerima Rp100 juta untuk alokasi gula impor. Namun, menurut Irman, dakwaan itu bukan kewenangan KPK karena tak berkenaan dengan kerugian keuangan negara ataupun meresahkan masyarakat.

Antasari Azhar, Mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akan bebas bersyarat dalam waktu dekat. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Antasari Azhar bisa melaporkan diri secara daring atau via online.

Agenda pembacaan dakwaan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman akan digelar pada 8 November 2016 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui telah memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva terkait kasus pemberian suap kepada Akil Mochtar.

Hakim tunggal I Wayan Karya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang putusan akhir hari ini menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman. Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyatakan KPK menghargai keputusan ini.

Kejaksaan Agung sedang memeriksa dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin pinjam kawasan hutan (IPPKH) di Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Pascapenetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebagai tersangka, kasus pemberian suap terkait gugatan Pilkada Kabupaten Buton masih berlanjut. Kali ini, mantan Ketua MK 2013–2015 Hamdan Zoelva dipanggil KPK guna menjalani pemeriksaan.

Presiden Jokowi mengancam akan membawa masalah mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tak ada kejelasan tentang penyelesaiannya. Pihak yang dimintai kejelasan disertai ancaman ini adalah Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat acara rapat terbatas tentang Perkembangan Pembangunan Proyek Listrik 35.000 MW, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/11/2016) sore.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Elion Numberi sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2012.

Agus Martowardojo selaku mantan menteri keuangan (Menkeu) untuk pertama kalinya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Dahlan Iskan, akhirnya ditahan dalam kasus pelepasan aset BUMD. Penetapan tersangka Dahlan Iskan memperpanjang daftar buruk menteri-menteri era-SBY yang terjerat dalam kasus korupsi.

Komitmen MK terkait pemberantasan korupsi mulai dipertanyakan. Sanksi etik pada Ketua MK Arief Hidayat dan putusan MK yang dinilai menguntungkan koruptor serta memberikan dampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi menjadi pemicunya. MK membutuhkan figur-figur hakim berintegritas tinggi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sudah menjadi borok negeri ini.

KPK memeriksa Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam atas kasus izin usaha tambang yang melibatkan korporasi di wilayahnya.

Trubus Rekso selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun diperiksa untuk ketiga kalinya oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dan gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp76,5 miliar yang melibatkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Achmad Rivai menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Siti Fadilah Supari, Senin (24/10/2016) sore ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) tahap I tahun 2007.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menjadi pemateri dalam sekolah antikorupsi yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (22/10/2016). Lembaga antirasuah ini juga mendorong seluruh partai politik di Indonesia mengadakan sekolah anti korupsi serupa untuk setiap anggota dan kader partai politik mereka. 

Sekolah Anti Korupsi kali ini diikuti oleh 250 kader Partai Demokrat dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada Kamis (20/10/2016) untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp2 triliun itu, KPK sebelumnya pada 12 Oktober silam telah memeriksa mantan Mendagri periode 2009-2014 itu.

KPK mengungkapkan jika terdapat banyak pungli di kawasan Tanjung Priok. Hal itu karena adanya keterlibatan oknum Bea Cukai dan aparat penegak hukum. Sehingga perlu dilakukan pembenahan sistem.