34 Pembangkit Listrik Mangkrak, Jokowi Ancam Lapor KPK

Reporter: Akhmad Muawal Hasan - 1 Nov 2016 18:51 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Presiden Jokowi mengancam akan membawa masalah mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tak ada kejelasan tentang penyelesaiannya. Pihak yang dimintai kejelasan disertai ancaman ini adalah Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat acara rapat terbatas tentang Perkembangan Pembangunan Proyek Listrik 35.000 MW, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/11/2016) sore.
tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan membawa masalah mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tak ada kejelasan soal penyelesaiannya. Pihak yang dimintai kejelasan disertai ancaman ini adalah Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat acara rapat terbatas tentang Perkembangan Pembangunan Proyek Listrik 35.000 MW, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/11/2016) sore.

“Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah, berarti saya bawa ke KPK, karena ini menyangkut uang yang bukan kecil, gede sekali, 34 proyek pembangkit listrik,” tegas Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Dalam pengamatan Presiden Jokowi yang melihat langsung proyek tersebut di lapangan, satu dua proyek kelihatannya tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan semuanya. Karena itu, Presiden meminta ada kepastian. Apalagi mangkraknya ke-34 proyek pembangkit tenaga listrik itu sudah berlangsung selama 7 hingga 8 tahun.

“Karena dana yang dikeluarkan juga sangat besar sekali. Saya tolong nanti diberitahukan ke saya, totalnya berapa, karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan, dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengaku, sampai sekarang dirinya belum mendapatkan kepastian mengenai proyek-proyek yang mangkrak itu. Oleh sebab itu, Presiden meminta yang baru ini betul-betul hati-hati semuanya. “Hati-hati semuanya,” pesannya.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Dalam rapat terbatas itu Presiden Jokowi juga membahas proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang masih jauh dari target yang direncanakan. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh pihak yang terkait untuk bekerja lebih keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Jokowi, pada dasarnya investor siap masuk sayangnya realisasi proyek masih demikian kecil.

"Informasi yang saya terima masih jauh dari yang kita inginkan, dari yang sudah kita rencanakan," kata Jokowi.

Presiden menerima informasi bahwa realisasi commercial operational date (COD) program pembangunan listrik 35.000 MW baru mencapai 36 persen dari target kumulatif pada 2016. Sedangkan realisasi pembangkit COD Program TP1/TP2 reguler yang merupakan bagian dari program 7.000 MW mencapai 83 persen dari target kumulatif sampai 2016 atau 53 persen dari target keseluruhan.

"Dengan demikian realisasi COD pembangkit listrik secara keseluruhan sampai 24 Oktober 2016 masih 29,4 persen dari target keseluruhan," katanya.

Presiden menyatakan ingin mengetahui kendala lapangan yang menghambat pencapaian tersebut sehingga ia menggelar rapat terkait itu di Kantor Presiden. "Saya ingin mengetahui kendala hambatan apa di lapangan apakah investornya, perizinannya yang masih berbelit-belit, apakah di pembebasan lahan, apakah di PPA-nya ataukah di financial close-nya," katanya.

Baca juga artikel terkait PROYEK LISTRIK atau tulisan menarik lainnya Akhmad Muawal Hasan
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Akhmad Muawal Hasan
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan

DarkLight