Indeks Kpk

KPK baru saja merilis hasil kajian pendanaan partai politik. Salah satu kajiannya memungkinkan agar parpol mendapat dana dari APBN lebih besar dari ketentuan yang hari ini ada. Namun, saat mendapat dana dari APBN, parpol harus siap diaudit.

Sekjen Golkar, Idrus Marham menyatakan, hasil kajian tata kelola pendanaan partai politik oleh KPK berimplikasi terhadap kedewasaan dan independensi partai politik ke depan untuk membangun demokratisasi.

Abang pedangdut Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah divonis 2 tahun penjara, ditambah denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti bersalah menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi. Sedangkan pengacara Saipul, Berthanatalia Ruruk Kariman divonis 2,5 tahun dan denda Rp50 juta.

Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Raden Brotoseno dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutan Liar (Satgas Saber Pungli). Dalam OTT tersebut Satgas Saber Pungli mengamankan uang senilai Rp3 Miliar yang diduga hasil pungutan liar terkait proyek cetak sawah di Ketapang Kalimantan Barat.

Mantan Menteri Kesehatan periode 2004-2009 Siti Fadilah Supari diperiksa di gedung KPK sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi berupa Mandiri Traveller's Cheque (MTC) senilai Rp1,275 miliar, Jakarta, Rabu (16/11)

Lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK berniat membentuk tim yang khusus menjalankan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Harapannya, dengan pembentukan tim khusus itu, KPK dapat menangani 200 kasus pada 2017.

KPK menahan Marthen Dira Tome sebagai tersangka dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah tahun 2007 sebesar Rp77 miliar saat menjabat Kasubdin PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT.

Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara Irman menyebut KPK genit dalam melakukan pemberantasan korupsi dan mirip toko kelontong yang menjual segala hal.

BNN melakukan tes urine ke seluruh pejabat dan pegawai dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan KPK.

Sejak menjabat sebagai Ketua KPK, Antasari Azhar banyak melakukan gebrakan. Besan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi bidikan Antasari dalam pengungkapan kasus korupsi. Karena dianggap bola liar oleh beberapa kalangan, skenario buat menjatuhkan Antasari Azhar dilakukan.

Berkali-kali Antasari Azhar membantah tuduhan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Berbagai upaya mencari keadilan telah dilakukan, tetapi Mahkamah Agung tak mengubah putusan pengadilan negeri. Kini Antasari bebas bersyarat dan mengajukan grasi ke Presiden agar dia segera bebas murni. Akankah dia membuka kasusnya?

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diundang oleh Ketua KPK Agus Rahadjo untuk datang ke kantor KPK.

Antasari dipenjara sejak 2010 atas keterlibatannya dalam perkara pembunuhan berencana, setelah hampir tujuh tahun menghuni Lapas, kini Antasari bebas bersyarat. Masa hukumanya telah dikurangi remisi dan menjalani 2/3 masa hukuman.

Radar KPK sudah menangkap beberapa proyek PLN yang mangkrak, untuk segera diselidiki. Agus pun tidak membantah KPK juga dapat langsung mengusut perkara tersebut.

Antasari Azhar hari ini bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi 53 bulan 20 hari, itu berarti ia mendapatkan bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 hukuman. Ia berujar tidak akan balas melakukan pembongkaran kasusnya kembali kendati pihaknya memiliki bukti baru.

Ia juga mengaku tetap akan mengundang mengundang Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhyono kendati tak menjenguknya.

Antasari Azhar akan tetap berada dalam pemantauan petugas kejaksaan meski sudah dinyatakan bebas dari tahanan. Mantan Ketua KPK itu akan lepas dari proses pemantauan setelah bebas secara keseluruhan yakni pada tahun 2022.

Bebasnya Antasari Azhar disambut dengan bahagia oleh seluruh keluarganya. Hal pertama yang ingin dilakukan Antasari adalah mencium cucunya.

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar akhirnya bebas bersyarat pada hari ini. Dengan remisi 53 bulan 20 hari, Antasari dinilai tak pernah punya catatan buruk selama di tahanan.

Siti Fadilah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis APBN tahun anggaran 2007.