Indeks Kpk
Mencederai Keadilan dengan Hukuman Ringan Koruptor
Pemerintah melempar wacana bakal mengesampingkan hukuman pidana penjara bagi koruptor. Kemenkumham sedang mengkaji revisi PP Nomor 99 tahun 2012 yang dinilai memberatkan pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Syarat pemberian remisi bagi koruptor bakal sangat mudah.
KPK: Remisi Kurangi Efek Jera Koruptor
Pemberian remisi dinilai tidak akan memberikan efek jera untuk para narapidana. Untuk itu, KPK menyesalkan banyaknya remisi yang diberikan pada sejumlah narapidana kasus korupsi dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-71, terutama terhadap Nazaruddin dan istrinya.

Berteriak di Telinga Koruptor
Korupsi adalah momok mengerikan bagi Indonesia. Menurut hasil penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), total kerugian negara akibat korupsi dalam rentang tahun 2001 hingga 2015 mencapai Rp203,9 triliun. Untuk mencegah ini, berbagai kalangan turun memprotes tindakan busuk para koruptor, termasuk para musisi yang berteriak melalui musik.
KPK: Kasasi OC Kaligis Peringatan Bagi Penegak Hukum
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengapresiasi putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung terkait kasasi yang dijatuhkan pengacara OC Kaligis. Vonis yang diperberat hingga 10 tahun penjara itu diharapkan jadi catatan untuk para penegak hukum agar hati-hati dalam menjalankan perannya.
Hukuman Diperberat, OC Kaligis Rencana Ajukan PK
Pengacara senior OC Kaligis yang divonis bersalah dalam kasus suap di PTUN Medan dikabarkan ingin mengajukan banding, menyusul keputusan kasasi yang memperberat hukumannya menjadi 10 tahun.
Bobby Mamahit Terbukti Korupsi
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Reynold Mamahit terbukti melakukan korupsi.

Ketua KPK Tolak Wacana Remisi untuk Koruptor
Kementerian Hukum dan HAM telah mewacanakan untuk merevisi PP No. 99/2012 guna mengembalikan pasal soal remisi sebagai hak narapidana. Akan tetapi, rencana pemberian remisi untuk semua narapidana termasuk para koruptor tersebut ditentang oleh KPK.
Kemendes Minta Bantuan KPK Awasi Dana Desa
Dana desa terus mengalami peningkatan alokasi, hal ini membuat Kemendes meminta bantuan pada KPK untuk turut mengawasi perputaran dana yang mencapai Rp100 triliun tersebut.

KPK Panggil Dirut Baru PT Pindad Sebagai Saksi
Abraham Mose dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto.
Eks Gubernur Aceh Disebut Terima Hibah Rp14,069 Miliar
Ruslan Abdul Gani, mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) didakwa telah merugikan keuangan negara dalam proyek pembangunan Dermaga Bongkar. Dalam surat dakwaannya, ia menyebutkan bahwa Gubernur Aceh periode 2009-2012 juga terlibat karena menerima keuntungan dari proyek tersebut.

KPK Sosialisasikan Aplikasi Cegah Korupsi
KPK sosialisasikan aplikasi tata kelola pemerintahan guna mencegah korupsi dalam acara "Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi: Diseminasi Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik", di Makassar.
KPK Panggil Rektor Unair Terkait Pembangunan RS Pendidikan
Rektor Universitas Airlangga, Mohammad Nasih dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus pembangunan rumah sakit Pendidikan Unair Surabaya.
KPK Kekurangan Tenaga Penyidik
Agus Rahardjo meminta peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk turut bersama-sama berjuang dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin merajalela di tanah air.
Penyidik KPK Memeras Anggota DPRD?
KPK bersama Polda Metro Jaya berhasil mengamankan tiga pegawai KPK gadungan yang diduga memeras korban yakni anggota DPRD Kota Medan dengan modus mengaku sebagai penyidik KPK.
Peras Pejabat, Pegawai KPK Gadungan Dibekuk
Seorang pegawai KPK gadungan berhasil dibekuk petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sareh Wiyono Mengaku Kenal dengan Panitera PN Jakut
Sareh Wiyono mengaku kenal dengan panitera PN Jakut, Rohadi saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara asusila yang dilakukan penyanyi dangdut, Saipul Jamil.
Usut Suap Panitera, KPK Periksa Anggota DPR
Anggota Komisi III DPR, Sareh Wiyono, Jumat (22/7/2016) dipanggil KPK sebagai saksi kasus korupsi pemberian suap kepada panitera PN Jakarta Utara, Rohadi terkait pengurusan perkara asusila penyanyi dangdut Saipul Jamil.
KPK Periksa Empat Saksi Kasus Suap PN Jakarta Utara
KPK telah menetapkan empat tersangka korupsi yang berkaitan dengan pengurusan kasus perkara asusila Saipul Jamil. Sementara itu, empat hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah dijadwalkan dalam pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

KPK Akan Kaji 84 Laporan Gratifikasi Lebaran
KPK menerima 84 laporan gratifikasi Lebaran dengan nilai total lebih dari Rp600 juta. Dari sisi nilai gratifikasi, laporan gratifikasi dari Kementerian ESDM dan DPR yang paling tinggi.
Sinergi KPK-Bareskrim Polri
Kabareskrim Polri mendatangi KPK untuk bertemu pimpinan KPK dalam rangka berkoordinasi untuk meningkatkan sinergitas penangangan kasus korupsi.
Masuk tirto.id








