Indeks Kpk

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan) berjalan memasuki Gedung KPK di Jakarta. Siti Nurbaya mendatangi KPK untuk melakukan koordinasi terkait tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Kedatangan hakim agung itu untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait draf aturan pemidanaan korporasi yang terlibat korupsi oleh Mahkamah Agung dengan melibatkan KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.

Pengeledahan tersebut terkait keterlibatan Zulfikar pada kasus suap Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian senilai Rp1 miliar, dimana uang tersebut digunakan untuk naik haji bupati Banyuasin bersama istrinya.

Anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Taufan Tiro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Andi disebut menerima suap senilai Rp7,4 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

KPK memeriksa Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, dan sejumlah staff pemda Banyuasin terkait kasus suap Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian senilai Rp1 miliar.

Barang bukti uang pecahan dalam pecahan rupiah sebanyak 299 juta 800 ribu dan pecahan dolar AS sebanyak 11.200 atau setara dengan Rp 150 juta, dan uang yang disita dari tangan STY sebesar Rp50 juta.

KPK melakukan OTT kepada sejumlah pejabat di Kabupaten Banyuasin salah satunya Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan Kadisdik Banyuasin Umar Usman.

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian diduga terlibat kasus perizinan legal melalui OTT yang dilakukan KPK pada Minggu (4/9/2016). Sementara itu, Mendagri menunggu pemberitahuan resmi dari KPK untuk kemudian memberhentikan Yan dari jabatannya.

KPK mencatat adanya kenaikan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh bupati dan gubernur. Lonjakan tersebut menghasilkan piutang sebesar Rp23 triliun yang berasal dari praktik suap atas penerbitan IUP.

Terpidana kasus suap dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, OC Kaligis sejak Kamis (25/8/2016) ditahan di Lapas Kelas I Sukamiskin. Terkait keluarga yang ingin menjenguk terpidana, aturan kunjungannya akan ditetapkan oleh KPK.

Pihak Kejaksaan Agung bungkam saat ditanyai perihal penetapan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Sebelumnya, proses penyelidikan kasus Nur Alam oleh Kejagung dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

KPK masih memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait tindak pidana korupsi pemberian Izin Usaha Pertambangan. Selain itu, pihak-pihak lain yang ikut menikmati aliran dana yang diperoleh Nur Alam pun masih ditelusuri KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka terkait pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebanyak 40 penyidik KPK mengambil beberapa hardisk komputer dan dokumen dari ruang Biro Hukum Pemprov Sultra, ruang kerja Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral serta rumah pribadi gubernur yang digeledah dalam dugaan korupsi penertiban izin usaha pertambangan atau IUP.

KPK menambah lingkup Survei Integritas Sektor Publik 2016 sebagai cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian berdasar pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut

KPK menahan Komisaris CV Timur Alam Raya Sri Astuti dan Pegawai PT Limas Sejahtera Mandiri Aris Hadiyantomenutup usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan pupuk di PT Berdikari.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui bahwa perjalanan untuk memperbaiki peradilan di bawah kendali Mahkamah Agung (MA) masih panjang dan butuh dirundingkan oleh banyak pihak.

Kedatangan Kapolri ke markas lembaga antirasuah tersebut untuk bersilahturahmi dengan pimpinan KPK sekaligus membahas sinergitas dalam pemberantasan korupsi.

Kapolri mendatangi KPK guna mempererat hubungan kedua lembaga penegak hukum itu. Dua lembaga itu juga sudah membuat draf nota kesepahaman untuk mendukung kerja sama Polri dan KPK.

“Pro kontra remisi bagi koruptor menjadi ruang pencitraan pejabat publik. Mereka yang pro remisi dituding tidak komitmen pada pemberantasan korupsi, sementara yang kontra diklaim sebagai pahlawan antirasuah. Bagaimana regulasi mengatur ini? Benarkah rencana revisi PP No. 99 tahun 2012 akan menguntungkan koruptor?”