Indeks Kpk

Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah ditahan KPK usai diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada Jumat (23/12/2016).

KPK mengeluarkan keputusan baru terkait tindak pidana kasus korupsi pemberian suap kepada Panitera PN Jakarta Utara. Dalam keputusan itu, KPK menetapkan tersangka baru.

Sebanyak 12 orang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana yang mengalir ke tersangka gratifikasi Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.

Telegram Nomor KS/BP-211/XII/2016/DIVPROPAM tertanggal 14 Desember 2016 tentang imbauan kepada pada Kapolda, yaitu kewajiban para penegak hukum antara lain KPK, Kejaksaan, dan bahkan Pengadilan untuk memperoleh izin dari Kapolri untuk memanggil anggota Polri, melakukan penggeledahan, penyitaan, dan memasuki lingkungan Markas Komando Polri (Mako Polri), dinilai Indonesia Corruption Watch akan menimbulkan ketegangan baru di antara penegak hukum--sebagaimana terjadi dalam kasus "cicak vs buaya" pada 2012 lalu.

Pejabat Badan Keamanan Laut telibat dalam kasus suap pengadaan satelit monitoring.

Tim penyidik KPK telah menyita empat unit mobil mewah milik Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Dirut PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah untuk kembali ke Indonesia. Tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut itu disinyalir masih berada di luar negeri hingga berita ini ditulis.

Direktur PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada APBD-Perubahan 2016 masih dalam proses pencarian.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Wuryanto membenarkan informasi bahwa ada oknum TNI yang terlibat kasus dugaan suap dalam sejumlah pengadaan infrastruktur di sektor kelautan. Namun, TNI masih memantau perkembangan isu tersebut.

Mantan pelaksana tugas (plt) sekretaris utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi telah ditetapkan sebagai tersangka olek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus kasus dugaan tindak pidana penerimaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit pada APBD-Perubahan 2016.

Dalam OTT yang digelar Rabu, KPK menangkap empat orang yang terlibat dalam proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pihak Bakamla pun membenarkan ada satu penyelenggara negara yang tertangkap tangan.

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK Jakarta, Selasa (13/12/2016). Setnov diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

KPK akan meninjau perkembangan kasus dari amar putusan pengadilan terhadap suap APBD mantan Gubernur Riau Annas Maamun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain kisah tentang pemimpin daerah yang berhasil, Pilkada masih dibayangi dinasti keluarga. Kerapkali mereka ini doyan makan duit negara.

Ganjar Pranowo mengaku ditanya soal pembagian uang kepada anggota Komisi II DPR yang diduga diterima terkait pengadaan paket penerapan E-KTP 2011-2012 saat diperiksa KPK.

KPK memanggil Ganjar Pranowo dalam pemeriksaan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik. Saat poryek E-KTP itu diluncurkan, Gubernur Jawa Tengah itu anggota Komisi II.

KPK melakukan penggeledahan pada Selasa (6/12/2016) di tiga lokasi di Nganjuk dan dua lokasi di Jombang, Jawa Timur, terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek-proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Nganjuk tahun 2009.

KPK pada Selasa (6/12) menetapkan Bupati Nganjuk dua periode (2008-2013 dan 2013-2018), Taufiqurrahman sebagai tersangka.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Yudi Widiana Adia, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan Awi Ligar Nomor 11, Kelurahan Citeureup, Kota Cimahi, Jawa Barat, Selasa (6/12/2016).

Penetapan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman sebagai tersangka korupsi oleh KPK menambah deretan kepala daerah di pusaran korupsi. Pemahaman area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran perlu digalakkan. Apakah e-planing dapat menjadi solusi?