Indeks Kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak sejumlah pelaku industri perbankan untuk melakukan sinkronisasi data perbankan milik para tokoh yang memiliki pengaruh politik dan pemegang jabatan publik (politically exposed person/PEP). Kebijakan KPK ini ditempuh guna mencegah dan menindak praktik korupsi.

Irman Gusman akan menghadapi praperadilan dengan bukti-bukti yang telah disusun. KPK pun menyatakan siap meladeni praperadilan itu.

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).

Demi pilkada yang berintegritas, para kandidat wajib melaporkan kekayaannya ke KPK. Mereka juga harus transparan terkait laporan dana kampanyenya, karena KPK masih menemukan banyak pelanggaran terkait pelaporan dan pemberian sumbangan dana untuk pilkada ini.

Irman Gusman dan pengacaranya telah resmi mengajukan praperadilan terkait penetapan Ketua DPD itu sebagai tersangka kuota impor gula. Menghadapi praperadilan, pihak Irman Gusman telah memiliki cukup bukti.

KPK membuka loket penyerahan LHKPN khusus untuk para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017 pada 21 September hingga 3 Oktober 2016.

KPK menyatakan bahwa Farizal telah menerima uang sebesar Rp365 juta dalam empat kali penyerahan dari terdakwa Xaveriandy Susanto, sedangkan Irman Gusman diduga telah menerima Rp100 juta.

Vonis untuk Anggota DPR-RI dari FPDIP ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Jabatan adalah amanah. Tidak semua orang bisa mengembannya. Sebagian mengkhianati amanah tersebut dengan melakukan korupsi. 

Sejumlah anggota DPD berencana mengajukan permohonan agar Ketua DPD Irman Gusman ditangguhkan penahanannya. Namun, KPK menyatakan selama ini tidak ada tersangka korupsi dalam OTT yang dikabulkan permohonan penangguhannya.

Pengacara Irman Gusman, Tommy Singh menyatakan kliennya menolak pencopotannya dari DPD. Pihaknya juga akan terus melawan melalui jalur hukum karena tuduhan suap kepada Irman itu tidak benar.

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI resmi "menurunkan" Irman Gusman dari atas kursi Ketua DPD RI setelah ia ditetapkan sebagai tersangka suap dalam kasus kuota impor gula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kementerian Perdagangan menyatakan penangkapan Irman Gusman tidak ada kaitannya dengan impor gula. Mereka menegaskan telah melakukan monitoring yang ketat terkait impor gula. Selain itu, perusahaan yang menangani impor gula yang tercatat dalam daftar importir Kemendag juga tidak ada yang berbadan hukum CV.

Pengacara Irman Gusman, Tommy Singgih menilai ada sejumlah kejanggalan terkait kasus korupsi yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu. Menurutnya uang senilai Rp100 juta terlalu kecil buat Irman.

Tertangkapnya Irman Gusman memunculkan euforia agar para koruptor dihukum berat. Sayangnya, data justru menunjukkan bahwa periode Januari-Juni 2016 sebanyak 275 koruptor dari 384 terdakwa justru divonis ringan. Vonis untuk mereka rata-rata hanya 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan penjara. Ada apa dengan sistem peradilan kita?

Koordinator GLMH, Miko Kamal mengatakan seharusnya Xaveriandy Susanto tidak bisa berada di Jakarta, karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai tahanan Kota Padang.

“XSS diduga memberikan uang kepada Farizal untuk membantu meringankan perkara gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) di Sumatera Barat," sebut Komisioner KPK, Alexander Marwata.

KPK membantah pernyataan pihak Irman Gusman bahwa lembaga antikorupsi itu terlalu dini dalam menetapkan uang senilai Rp100 juta sebagai bentuk suap. KPK menyebut pernyataan pihak Irman melalui pesan singkat dan media sosial itu memutarbalikkan fakta.

"Uang itu sudah diterima oleh IG (Irman Gusman). Uang tersebut bahkan diambil dari dalam kamar," tegas Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief.