Indeks Kpk

Agus Martowardojo selaku mantan menteri keuangan (Menkeu) untuk pertama kalinya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Dahlan Iskan, akhirnya ditahan dalam kasus pelepasan aset BUMD. Penetapan tersangka Dahlan Iskan memperpanjang daftar buruk menteri-menteri era-SBY yang terjerat dalam kasus korupsi.

Komitmen MK terkait pemberantasan korupsi mulai dipertanyakan. Sanksi etik pada Ketua MK Arief Hidayat dan putusan MK yang dinilai menguntungkan koruptor serta memberikan dampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi menjadi pemicunya. MK membutuhkan figur-figur hakim berintegritas tinggi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sudah menjadi borok negeri ini.

KPK memeriksa Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam atas kasus izin usaha tambang yang melibatkan korporasi di wilayahnya.

Trubus Rekso selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun diperiksa untuk ketiga kalinya oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dan gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp76,5 miliar yang melibatkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Achmad Rivai menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Siti Fadilah Supari, Senin (24/10/2016) sore ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari terkait dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) tahap I tahun 2007.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menjadi pemateri dalam sekolah antikorupsi yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (22/10/2016). Lembaga antirasuah ini juga mendorong seluruh partai politik di Indonesia mengadakan sekolah anti korupsi serupa untuk setiap anggota dan kader partai politik mereka. 

Sekolah Anti Korupsi kali ini diikuti oleh 250 kader Partai Demokrat dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada Kamis (20/10/2016) untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp2 triliun itu, KPK sebelumnya pada 12 Oktober silam telah memeriksa mantan Mendagri periode 2009-2014 itu.

KPK mengungkapkan jika terdapat banyak pungli di kawasan Tanjung Priok. Hal itu karena adanya keterlibatan oknum Bea Cukai dan aparat penegak hukum. Sehingga perlu dilakukan pembenahan sistem.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan dinilai hanya mengungkap kasus korupsi-korupsi kecilseperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kebumen dengan uang sitaan sebesar Rp70 juta. Kendati dinilai demikian, KPK beralasan pengungkapan korupsi kecil itu untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (ICP) Indonesia yang masih kalah dibandingkan Malaysia dan Singapura.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri kasus-kasus korupsi di daerah. Hari ini Selasa (18/10/2016) dilaporkan lima anggota tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun, Jawa Timur. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi dan gratifikasi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp76,5 miliar.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Emilia Contesa dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari. Dalam kasus itu Siti diduga menerima hadiah atau janji dalam pengadaan alat kesehatan (Alkes) untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan.

Maraknya pungutan liar yang terjadi di kementerian dan lembaga lain, meningkatkan kinerja Polda Metro Jaya untuk memberantasnya. Dengan mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Polda berhasil mengamankan oknum-oknum yang kerap menarik iuran tidak berdasarkan peraturan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan e-KTP atau KTP elektronik 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. KPK menduga negara dirugikan senilai Rp2 triliun. Untuk mengungkap kasus tersebut, KPK dikabarkan memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai saksi.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengklaim jika anggota DPR tidak mengetahui secara mendetail anggaran pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia memberikan keterangan tersebut pasca diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima 30 tenaga penyidik baru dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kendati demikian, lembaga antikorupsi itu menyebut tambahan itu masih kurang untuk mengungkap kasus korupsi dan menargetkan akan ada 3.000 pegawai baru pada 2019 mendatang.

Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari dikabarkan telah mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap KPK pada 9 September 2016 silam terkait dua kasus yang menimpanya yakni, kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) tahap I tahun 2007 dan korupsi pengadaan alkes buffer stock untuk kejadian luar biasa (KLB) flu burung 2005. KPK telah menetapkan Siti Fadhilah sebagai tersangka atas kedua kasus tersebut sejak Mei lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman dan istrinya Liesyana Rizal Gusman untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan kuota gula impor untuk Sumatera Barat, Rabu (5/10/2016).

Tersangka kasus suap kuota impor gula, Irman Gusman mengungkapkan hubungannya dengan Memi, istri terduga suap Xaveriandy Sutanto. Pada kesempatan itu pula Irman membantah mendapat tambahan distribusi gula impor dari Xaveriandy.