Indeks Kpk

Tim penyidik KPK memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Bambang Irianto.

Hari ini Bupati Klaten Sri Hartini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penerimaan suap untuk mutasi jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten, Jateng dengan tersangka Suramlan.

Pemeriksaan lanjutan Siti Fadilah Supari atas dugaan gratifikasi pada proyek pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA di Gedung KPK.

Saat menjalani pemeriksaan KPK selama 4 jam, Ketua DPR Setya Novanto mengaku hanya mengklarifikasi sejumlah pertemuan antara Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pembahasan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E). Isi dari pemeriksaan tersebut, menurut Setya Novanto, hanya mengklarifikasi hal-hal normatif seputar pertemuan itu.

KPK menyebut banyak kasus yang berlarut-larut di tingkat penyidikan. Salah satu alasannya adalah kekurangan penyidik, di samping memang kasusnya yang membutuhkan waktu lama agar matang.

Sepanjang 2016, Direktorat Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sebanyak 1.948 laporan gratifikasi. Dari jumlah tersebut, 549 di antaranya dinyatakan milik negara senilai Rp14,6 miliar.

Terkait semakin banyaknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap pejabat di daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memperingatkan kepada pejabat pemerintahan agar jangan terlibat jual beli jabatan yang bakal merusak karir pejabat itu sendiri.

ICW mencatat nilai kerugian akibat korupsi dalam proyek infrastruktur lebih besar dibanding korupsi lain.

KPK mengajukan banding terhadap vonis Mohamad Sanusi karena dalam putusan hakim Tipikor pada 29 Desember silam hakim meloloskan tiga aset yang dinilai hasil tindak pencucian uang senilai Rp26,8 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait permasalahan pajak PT E.K.Prima Ekspor Indonesia (EKP).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (4/1/2017) menyampaikan dari penggeledahan di rumah dinas Bupati pada Ahad (1/1), KPK menemukan uang senilai Rp3 miliar di kamar anak Sri Hartini.

KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP dengan memeriksa Ketua DPR Setya Novanto untuk kedua kalinya.

Ada 8 orang yang diamankan dari OTT KPK di Klaten, termasuk Sri Hartini yang tidak lain adalah Bupati Klaten.

Bupati Klaten yang ditangkap dalam OTT tengah dalam pemeriksaan KPK. Peningkatan status penyidikan dan penetapan tersangka akan dilakukan hari ini.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan petugasnya di seluruh kabupaten/kota guna mencegah terjadinya berbagai praktik tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini. Kabar ini telah dikonfirmasi Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, Mohamad Sanusi mengaku pasrah hartanya dirampas negara. Adapun total harta kekayaannya yang disita mencapai jumlah Rp17,7 miliar.

Ketua MA Hatta Ali menyatakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dicantumkan dalam berita negara. Kabar ini menjadi angin segar bagi KPK yang siap mengusut korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dana hibah sejatinya ditujukan untuk menunjang capaian program dan kegiatan pemerintah daerah. Namun, dana ini sering menjadi bahan incaran dengan modus beragam, mulai dari pembentukan lembaga fiktif, hingga kampanye pilkada.

KPK menyatakan telah mendapatkan bukti kuat dalam kasus suap yang melibatkan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah, yang juga merupakan bendahara Majelis Ulama Indonesia (MUI).