Indeks Kpk

Berkali-kali Antasari Azhar membantah tuduhan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Berbagai upaya mencari keadilan telah dilakukan, tetapi Mahkamah Agung tak mengubah putusan pengadilan negeri. Kini Antasari bebas bersyarat dan mengajukan grasi ke Presiden agar dia segera bebas murni. Akankah dia membuka kasusnya?

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diundang oleh Ketua KPK Agus Rahadjo untuk datang ke kantor KPK.

Antasari dipenjara sejak 2010 atas keterlibatannya dalam perkara pembunuhan berencana, setelah hampir tujuh tahun menghuni Lapas, kini Antasari bebas bersyarat. Masa hukumanya telah dikurangi remisi dan menjalani 2/3 masa hukuman.

Radar KPK sudah menangkap beberapa proyek PLN yang mangkrak, untuk segera diselidiki. Agus pun tidak membantah KPK juga dapat langsung mengusut perkara tersebut.

Antasari Azhar hari ini bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi 53 bulan 20 hari, itu berarti ia mendapatkan bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 hukuman. Ia berujar tidak akan balas melakukan pembongkaran kasusnya kembali kendati pihaknya memiliki bukti baru.

Ia juga mengaku tetap akan mengundang mengundang Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhyono kendati tak menjenguknya.

Antasari Azhar akan tetap berada dalam pemantauan petugas kejaksaan meski sudah dinyatakan bebas dari tahanan. Mantan Ketua KPK itu akan lepas dari proses pemantauan setelah bebas secara keseluruhan yakni pada tahun 2022.

Bebasnya Antasari Azhar disambut dengan bahagia oleh seluruh keluarganya. Hal pertama yang ingin dilakukan Antasari adalah mencium cucunya.

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar akhirnya bebas bersyarat pada hari ini. Dengan remisi 53 bulan 20 hari, Antasari dinilai tak pernah punya catatan buruk selama di tahanan.

Siti Fadilah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis APBN tahun anggaran 2007.

Kerja sama jaringan lintas daerah antara Pemerintah Sidoarjo dan Surabaya dengan 27 pemerintah daerah di Indonesia itu merupakan bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Irman Gusman mengajukan nota keberatan terkait dakwaan KPK yang menyebutkan dirinya menerima Rp100 juta untuk alokasi gula impor. Namun, menurut Irman, dakwaan itu bukan kewenangan KPK karena tak berkenaan dengan kerugian keuangan negara ataupun meresahkan masyarakat.

Antasari Azhar, Mantan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akan bebas bersyarat dalam waktu dekat. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Antasari Azhar bisa melaporkan diri secara daring atau via online.

Agenda pembacaan dakwaan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman akan digelar pada 8 November 2016 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui telah memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva terkait kasus pemberian suap kepada Akil Mochtar.

Hakim tunggal I Wayan Karya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang putusan akhir hari ini menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman. Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyatakan KPK menghargai keputusan ini.

Kejaksaan Agung sedang memeriksa dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin pinjam kawasan hutan (IPPKH) di Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Pascapenetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebagai tersangka, kasus pemberian suap terkait gugatan Pilkada Kabupaten Buton masih berlanjut. Kali ini, mantan Ketua MK 2013–2015 Hamdan Zoelva dipanggil KPK guna menjalani pemeriksaan.

Presiden Jokowi mengancam akan membawa masalah mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tak ada kejelasan tentang penyelesaiannya. Pihak yang dimintai kejelasan disertai ancaman ini adalah Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat acara rapat terbatas tentang Perkembangan Pembangunan Proyek Listrik 35.000 MW, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/11/2016) sore.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Elion Numberi sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2012.