Indeks Kpk

KPK melarang pemungutan iuran sebesar Rp1 miliar rupiah kepada para calon ketua umum Partai Golkar.

Ichsan Suaidi didakwah memberikan suap kepada pegawai Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna sebesar Rp400 juta.

Sugiyanto Kusuma, Bos PT Agung Sedayu Grup, menolak untuk bicara seusai diperiksa lebih lanjut oleh KPK. Pemeriksaan Aguan dilakukan KPK untuk mendalami keterlibatannya beserta beberapa pengusaha dan politisi lainnya dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Politikus Partai Gerindra yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta M.Taufik menolak berbicara kepada wartawan seusai diperiksa oleh KPK terkait kasus raperda tata ruang Pantai Utara Jakarta. Ia menolak bicara tentang pertemuan antara DPRD DKI Jakarta dan bos PT Agung Sedayu Group, Aguan.

Surya Adinata selaku Direktur LBH Medan, melaporkan dugaan korupsi terkait pelepasan aset berupa tanah dan bangunan di Unit Inna Dharma Deli, Medan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kantor perwakilan di daerah guna menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Tomo Sitepu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaaan suap PT Brantas Abipraya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa diuntungkan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memanggil dirinya dan diminta keterangannya atas pembelian lahan sumber waras.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menilai pembelian lahan RS Sumber Waras berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp191,3 miliar. Ia mengatakan pembelian lahan itu terang dan tunai.

KPK masih mendalami keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pembelian pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,64 hektare apakah ada kesalahan fatal atau tidak. Sebab, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pembelian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menyerahkan Jaksa Fahri Nurmallo (FN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul operasi tangkap tangan terhadap Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Devyanti Rochaeni (DVR). Pihaknya mengaku sudah memeriksa Fahri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) sudah sesuai dengan prosedur. Tim lembaga antirasuah yang pergi menunjukkan surat perintah tugas dan melaksanakan ketentuan KUHAP dan SOP (Standard Operating Procedure).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar pemerintah di Provinsi Banten menerapkan sistem e-planning. Pasalnya, data lembaga antirasuah tersebut menunjukkan intervensi pihak luar dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran di Banten masih kuat, sehingga menjadi kerawanan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati dalam penyidikan dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bupari Kabupaten Subang, Ojang Sohandi. Pemeriksaan pria kelahiran 27 Juli 1978 ini terkait Operasi Tangkap Tangan terhadap jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Kejaksaan Agung menilai KPK melanggar prosedur saat melakukan penggeledahan, penyitaan dan penyegelan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, hari ini Senin (11/4/2016) karena diduga tidak menunjukkan surat perintah dan berita acara melakukan operasi.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti mengaku bahwa jatah komisi untuk anggota DPR dari dana aspirasi seperti ban berjalan. Ia memastikan setiap anggota DPR pasti mendapatkannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang tunai saat melakukan penangkapan terhadap salah seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, berinisial "D".

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok Selasa (12/4/2016) dalam kaitannya dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan yang berbeda terkait penangkapan jaksa di sekitar Gedung Kejati Jabar, Kota Bandung, pada Senin (11/4/2016) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.