Indeks Kpk

Pengacara Irman Gusman, Tommy Singh menyatakan kliennya menolak pencopotannya dari DPD. Pihaknya juga akan terus melawan melalui jalur hukum karena tuduhan suap kepada Irman itu tidak benar.

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI resmi "menurunkan" Irman Gusman dari atas kursi Ketua DPD RI setelah ia ditetapkan sebagai tersangka suap dalam kasus kuota impor gula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kementerian Perdagangan menyatakan penangkapan Irman Gusman tidak ada kaitannya dengan impor gula. Mereka menegaskan telah melakukan monitoring yang ketat terkait impor gula. Selain itu, perusahaan yang menangani impor gula yang tercatat dalam daftar importir Kemendag juga tidak ada yang berbadan hukum CV.

Pengacara Irman Gusman, Tommy Singgih menilai ada sejumlah kejanggalan terkait kasus korupsi yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu. Menurutnya uang senilai Rp100 juta terlalu kecil buat Irman.

Tertangkapnya Irman Gusman memunculkan euforia agar para koruptor dihukum berat. Sayangnya, data justru menunjukkan bahwa periode Januari-Juni 2016 sebanyak 275 koruptor dari 384 terdakwa justru divonis ringan. Vonis untuk mereka rata-rata hanya 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan penjara. Ada apa dengan sistem peradilan kita?

Koordinator GLMH, Miko Kamal mengatakan seharusnya Xaveriandy Susanto tidak bisa berada di Jakarta, karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai tahanan Kota Padang.

“XSS diduga memberikan uang kepada Farizal untuk membantu meringankan perkara gula impor tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) di Sumatera Barat," sebut Komisioner KPK, Alexander Marwata.

KPK membantah pernyataan pihak Irman Gusman bahwa lembaga antikorupsi itu terlalu dini dalam menetapkan uang senilai Rp100 juta sebagai bentuk suap. KPK menyebut pernyataan pihak Irman melalui pesan singkat dan media sosial itu memutarbalikkan fakta.

"Uang itu sudah diterima oleh IG (Irman Gusman). Uang tersebut bahkan diambil dari dalam kamar," tegas Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kedua kanan) berjalan memasuki Gedung KPK di Jakarta. Siti Nurbaya mendatangi KPK untuk melakukan koordinasi terkait tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Kedatangan hakim agung itu untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK terkait draf aturan pemidanaan korporasi yang terlibat korupsi oleh Mahkamah Agung dengan melibatkan KPK, Polri dan Kejaksaan Agung.

Pengeledahan tersebut terkait keterlibatan Zulfikar pada kasus suap Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian senilai Rp1 miliar, dimana uang tersebut digunakan untuk naik haji bupati Banyuasin bersama istrinya.

Anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Taufan Tiro ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Andi disebut menerima suap senilai Rp7,4 miliar dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

KPK memeriksa Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, dan sejumlah staff pemda Banyuasin terkait kasus suap Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian senilai Rp1 miliar.

Barang bukti uang pecahan dalam pecahan rupiah sebanyak 299 juta 800 ribu dan pecahan dolar AS sebanyak 11.200 atau setara dengan Rp 150 juta, dan uang yang disita dari tangan STY sebesar Rp50 juta.

KPK melakukan OTT kepada sejumlah pejabat di Kabupaten Banyuasin salah satunya Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan Kadisdik Banyuasin Umar Usman.

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian diduga terlibat kasus perizinan legal melalui OTT yang dilakukan KPK pada Minggu (4/9/2016). Sementara itu, Mendagri menunggu pemberitahuan resmi dari KPK untuk kemudian memberhentikan Yan dari jabatannya.

KPK mencatat adanya kenaikan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh bupati dan gubernur. Lonjakan tersebut menghasilkan piutang sebesar Rp23 triliun yang berasal dari praktik suap atas penerbitan IUP.

Terpidana kasus suap dana Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, OC Kaligis sejak Kamis (25/8/2016) ditahan di Lapas Kelas I Sukamiskin. Terkait keluarga yang ingin menjenguk terpidana, aturan kunjungannya akan ditetapkan oleh KPK.