Indeks Kpk

Pihak Kejaksaan Agung bungkam saat ditanyai perihal penetapan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Sebelumnya, proses penyelidikan kasus Nur Alam oleh Kejagung dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

KPK masih memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait tindak pidana korupsi pemberian Izin Usaha Pertambangan. Selain itu, pihak-pihak lain yang ikut menikmati aliran dana yang diperoleh Nur Alam pun masih ditelusuri KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka terkait pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebanyak 40 penyidik KPK mengambil beberapa hardisk komputer dan dokumen dari ruang Biro Hukum Pemprov Sultra, ruang kerja Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral serta rumah pribadi gubernur yang digeledah dalam dugaan korupsi penertiban izin usaha pertambangan atau IUP.

KPK menambah lingkup Survei Integritas Sektor Publik 2016 sebagai cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian berdasar pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut

KPK menahan Komisaris CV Timur Alam Raya Sri Astuti dan Pegawai PT Limas Sejahtera Mandiri Aris Hadiyantomenutup usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan pupuk di PT Berdikari.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui bahwa perjalanan untuk memperbaiki peradilan di bawah kendali Mahkamah Agung (MA) masih panjang dan butuh dirundingkan oleh banyak pihak.

Kedatangan Kapolri ke markas lembaga antirasuah tersebut untuk bersilahturahmi dengan pimpinan KPK sekaligus membahas sinergitas dalam pemberantasan korupsi.

Kapolri mendatangi KPK guna mempererat hubungan kedua lembaga penegak hukum itu. Dua lembaga itu juga sudah membuat draf nota kesepahaman untuk mendukung kerja sama Polri dan KPK.

“Pro kontra remisi bagi koruptor menjadi ruang pencitraan pejabat publik. Mereka yang pro remisi dituding tidak komitmen pada pemberantasan korupsi, sementara yang kontra diklaim sebagai pahlawan antirasuah. Bagaimana regulasi mengatur ini? Benarkah rencana revisi PP No. 99 tahun 2012 akan menguntungkan koruptor?”

Pemerintah melempar wacana bakal mengesampingkan hukuman pidana penjara bagi koruptor. Kemenkumham sedang mengkaji revisi PP Nomor 99 tahun 2012 yang dinilai memberatkan pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Syarat pemberian remisi bagi koruptor bakal sangat mudah.

Pemberian remisi dinilai tidak akan memberikan efek jera untuk para narapidana. Untuk itu, KPK menyesalkan banyaknya remisi yang diberikan pada sejumlah narapidana kasus korupsi dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-71, terutama terhadap Nazaruddin dan istrinya.

Korupsi adalah momok mengerikan bagi Indonesia. Menurut hasil penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), total kerugian negara akibat korupsi dalam rentang tahun 2001 hingga 2015 mencapai Rp203,9 triliun. Untuk mencegah ini, berbagai kalangan turun memprotes tindakan busuk para koruptor, termasuk para musisi yang berteriak melalui musik.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengapresiasi putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung terkait kasasi yang dijatuhkan pengacara OC Kaligis. Vonis yang diperberat hingga 10 tahun penjara itu diharapkan jadi catatan untuk para penegak hukum agar hati-hati dalam menjalankan perannya.

Pengacara senior OC Kaligis yang divonis bersalah dalam kasus suap di PTUN Medan dikabarkan ingin mengajukan banding, menyusul keputusan kasasi yang memperberat hukumannya menjadi 10 tahun.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Reynold Mamahit terbukti melakukan korupsi.

Kementerian Hukum dan HAM telah mewacanakan untuk merevisi PP No. 99/2012 guna mengembalikan pasal soal remisi sebagai hak narapidana. Akan tetapi, rencana pemberian remisi untuk semua narapidana termasuk para koruptor tersebut ditentang oleh KPK.

Dana desa terus mengalami peningkatan alokasi, hal ini membuat Kemendes meminta bantuan pada KPK untuk turut mengawasi perputaran dana yang mencapai Rp100 triliun tersebut.

Abraham Mose dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto.

Ruslan Abdul Gani, mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) didakwa telah merugikan keuangan negara dalam proyek pembangunan Dermaga Bongkar. Dalam surat dakwaannya, ia menyebutkan bahwa Gubernur Aceh periode 2009-2012 juga terlibat karena menerima keuntungan dari proyek tersebut.