Indeks Kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi A. Temenggung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (e-KTP).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhamad Taufik menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (11/4/2016). Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan, Sunny Tanuwidjaja yang diberitakan sebagai staf khususnya tidak pernah terlibat dalam proyek apapun. Hal tersebut ditegaskan Ahok terkait pencekalan Sunny oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, terkait kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Reklamasi Teluk Jakarta. Seperti diketahui, Heru adalah calon wakil gubernur (cawagub) yang bakal digandeng Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 mendatang.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Widyo Pramono mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/4/2016). Kedatangannya tersebut untuk berkoordinasi terkait kasus dugaan suap penanganan perkara PT. Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru yang ditemukan penyidik dari ruang kerja Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Hasil temuan KPK tersebut berupa uang sebesar 850 juta rupiah.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, lembaganya akan mempelajari Dokumen Panama atau “Panama Papers” yang di dalamnya berisi perseorangan dan perusahaan yang terindikasi berasal dari Indonesia.

Jaksa Agung Muda Pengawasan  Widyo Pramono mengatakan, Kejaksaan Agung segera memeriksa tiga tersangka dugaan suap penanganan kasus korupsi PT Brantas Abipraya yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi  DKI Jakarta. Ketiga tersangka tersebut ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pekan lalu.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, di Jakarta. Ia diperiksa sebagai tersangka terkait pemberian suap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Reklamasi Teluk Jakarta.

Terkait kasus dugaan suap yang menimpa Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Mohammad Sanusi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan siap apabila dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  untuk memberikan keterangan.

Ribuan orang dari berbagai ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK menuntut Ahok.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH A Hasyim Muzadi mengajak seluruh masyarakat untuk memberi dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bertindak jernih, tegas dan tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya.

Menyusul kematian terduga teroris Siyono yang tewas tanpa melalui proses hukum, Indonesia Corruption Watch mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi kinerja Detasemen Khusus 88 Antiteror.

Komisi Pemberantasan Korupsi belum akan melakukan pemanggilan dalam waktu dekat kepada Prof Fasichul Lisan, terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Airlangga Surabaya itu. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menyatakan bahwa ia sebenarnya telah menaruh curiga pada pengembangan proyek reklamasi Teluk Jakarta sebelum kasus dugaan suap yang melibatkan salah seorang petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menyatakan bahwa saat ini para pengusaha di Indonesia masih tidak percaya bahwa birokrasi di Indonesia sudah semakin bersih.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif mengatakan bahwa untuk menghentikan proses proyek besar reklamasi di Jakarta, yang ternyata sarat dengan praktik suap, KPK tidak dapat bekerja sendiri dan mendesak semua pihak yang terkait untuk bisa bersinergi dan bekerja sama dalam kasus ini.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan keprihatinannya terkait ditetapkannya dua petinggi BUMN sebagai tersangka kasus penyuapan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Penyuapan ini diduga dilakukan agar Kejati DKI Jakarta agar menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah dijalankannya.