Indeks Kpk

Tidak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, partainya tidak akan mentolelir jika ada kader yang terlibat kasus korupsi. Partai besutan Prabowo Subianto tersebut akan memberikan sanksi tegas bagi kader yang terbukti korupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo membeberkan kronologi penangkapan pejabat PT Brantas Abipraya yang terjadi pada Kamis pukul 09.00 di Hotel Best Western, Cawang Jakarta Timur. Dalam operasi tangkap tangan tersebut KPK mengamankan tiga orang yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, menyesalkan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Prof Fasich, yang terjadi pada saat ia menjabat. Mohamad Nasir merasa kecewa karena seharusnya jangan sampai ada korupsi di perguruan tinggi.

KPK menetapkan Fasich sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Rumah Sakit (RS) Pendidikan Unair.

KPK bersama Kejaksaan Agung telah melakukan operasi tangkap tangan oknum kejaksaan DKI Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa saksi dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Air Langga tahun 2007-2010 dan pengadaan alat kesehatan di rumah sakit yang sama pada tahun 2009.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai terdapat keganjilan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 39 Tahun 1999 dan perubahannya dalam No. 20 Tahun 2002. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, secara khusus menyebut keganjilan tersebut ada pada pasal 2 dan 3.

Rapat terbatas untuk menindaklanjuti pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Nasional Hambalang diundur karena molornya kajian serta hasil audit dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Budi Supriyanto. Pasalnya, politisi Partai Golkar tersebut telah dua kali mangkir dari panggilan lembaga antirasuah tersebut.

Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) terkait Ade Komaruddin (Akom) yang belum menyerahkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai tim suksesnya (timses) sebagai wujud kampanye hitam.