Indeks Kpk

Sidang praperadilan kasus hukum yang menjerat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan digelar terbuka untuk umum. Sidang perdana akan digelar pada 14 Maret 2016 mendatang di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki 300 perusahaan yang digunakan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan baru 62,5 persen dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya ada 37,5 persen atau sekitar 210 anggota Dewan belum serahkan LHKPN, termasuk Ketua DPR RI Ade Komaruddin.

Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Priyo Budi Santoso, mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengawasi jalannya Munas Golkar yang akan diselenggarakan pada April 2016 mendatang.

Partai Hati Nurani Rakyat setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat, Dadang Rusdiana.

Indonesian Corruption Watch menggalang dukungan publik untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut ditandaskan oleh Koordinator ICW, Ade Irawan, usai menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai UU KPK. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tampaknya belum puas dengan keputusan Presiden Jokowi tersebut.

Grup musik papan atas Indonesia, Slank, menegaskan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, band yang digawangi oleh Kaka, Bimbim, Ridho, Abdee, dan Ivanka ini turut menolak tegas rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sedikitnya 52 guru besar menandatangani surat penolakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Guru besar tersebut berasal dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Dalam surat tersebut Guru besar berharap pelemahan KPK melalui revisi undang-undang di DPRD tidak terjadi.

Jaksa Agung Muda Pidana umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Noor Rohmat menyampaikan bahwa Kejaksaan menghentikan penuntutan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Dalam kasus tersebut Novel diduga melakukan penganiayaan berat terhadap pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu pada 2004. Kejaksaan menghentikan kasus Novel Baswedan karena tidak cukup bukti dan sudah kadaluarsa.

Survei perilaku antikorupsi Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 menunjukkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) meningkat, namun indeks pengalaman praktik antikorupsi justru menurun. Artinya, masyarakat semakin idealis membenci korupsi tapi dalam praktiknya masih minim alias memaklumi tindakan korupsi.

Terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK), pemerintah akan menunggu penjelasan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) pada rapat konsultasi. Pemerintah baru akan mengambil sikap apabila Revisi UU KPK sudah disepakati DPR dalam rapat tersebut.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menuai kritik dari banyak kalangan. Bahkan, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengancam mundur jika pembahasan revisi UU tersebut tetap dilanjutkan.

Partai Demokrat hingga saat ini belum menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Lantas, apa alasan Partai Demokrat enggan menyetujui revisi UU KPK yang saat ini masih dibahas di tataran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu?

Dinamika tentang revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin memanas. Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, menegaskan bahwa pihaknya tetap menolak revisi UU KPK.

Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Banyak pihak yang tidak setuju dengan usulan yang ditengarai berpotensi melemahkan KPK itu. Salah satunya adalah dari pihak KPK sendiri yang dengan tegas menolak direvisinya UU No 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut.