Indeks Kpk

Untuk ketiga kalinya KPK kembali memeriksa Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Istri Nurhadi, Tin Zuraida, dipanggil oleh KPK untuk diminta informasinya terkait dengan kasus yang menimpa suaminya. Sebelumnya, KPK juga memangil sopir Nurhadi, Royani, untuk diminta keterangan, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan.

Kementerian ESDM melakukan pertemuan dengan KPK untuk meningkatkan koordinasi di sektor mineral dan batu bara. KPK sangat mendukung Kementerian ESDM dalam melakukan penataan-penataan di semua sektor. Dukungan dari KPK, misalnya, dalam penataan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang membuat penataan di Kementerian ESDM berjalan sangat baik. KPK juga berjanji mengusut 3.966 izin usah pertambangan (IUP) yang belum memenuhi status clean and clear dengan target penyelesaian pada Mei 2016.

KPK terus mendalami keterlibatan pihak-pihak dalam mengungkap kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Lembaga itu juga telah mengantongi temuan baru terkait kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara tersebut. Temuan baru itu terkait dengan pertemuan antara petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritisi upaya pemberantasan korupsi yang menurutnya dilakukan dengan berlebihan sehingga membuat takut orang-orang pemerintahan.

Muhammad Nazaruddin dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan karena melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikategorikan sebagai "grand corruption".

Polri didesak agar tetap memproses hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang meskipun yang bersangkutan sudah meminta maaf.

PB HMI melaporkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, ke polisi terkait dengan pernyataannya yang dinilai telah melecehkan HMI.

Ahok akan diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Raperda Reklamasi di Pantai Utara Jakarta pada Selasa (10/5/2016).

Partai Golkar akan membatalkan penarikan iuran sebesar Rp1 miliar kepada para calon ketua umum pada Munaslub mendatang.

KPK melarang pemungutan iuran sebesar Rp1 miliar rupiah kepada para calon ketua umum Partai Golkar.

Ichsan Suaidi didakwah memberikan suap kepada pegawai Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna sebesar Rp400 juta.

Sugiyanto Kusuma, Bos PT Agung Sedayu Grup, menolak untuk bicara seusai diperiksa lebih lanjut oleh KPK. Pemeriksaan Aguan dilakukan KPK untuk mendalami keterlibatannya beserta beberapa pengusaha dan politisi lainnya dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Politikus Partai Gerindra yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta M.Taufik menolak berbicara kepada wartawan seusai diperiksa oleh KPK terkait kasus raperda tata ruang Pantai Utara Jakarta. Ia menolak bicara tentang pertemuan antara DPRD DKI Jakarta dan bos PT Agung Sedayu Group, Aguan.

Surya Adinata selaku Direktur LBH Medan, melaporkan dugaan korupsi terkait pelepasan aset berupa tanah dan bangunan di Unit Inna Dharma Deli, Medan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kantor perwakilan di daerah guna menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Tomo Sitepu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaaan suap PT Brantas Abipraya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa diuntungkan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memanggil dirinya dan diminta keterangannya atas pembelian lahan sumber waras.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menilai pembelian lahan RS Sumber Waras berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp191,3 miliar. Ia mengatakan pembelian lahan itu terang dan tunai.

KPK masih mendalami keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pembelian pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,64 hektare apakah ada kesalahan fatal atau tidak. Sebab, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pembelian tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.