Indeks Kpk

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menyerahkan Jaksa Fahri Nurmallo (FN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul operasi tangkap tangan terhadap Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Devyanti Rochaeni (DVR). Pihaknya mengaku sudah memeriksa Fahri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) sudah sesuai dengan prosedur. Tim lembaga antirasuah yang pergi menunjukkan surat perintah tugas dan melaksanakan ketentuan KUHAP dan SOP (Standard Operating Procedure).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar pemerintah di Provinsi Banten menerapkan sistem e-planning. Pasalnya, data lembaga antirasuah tersebut menunjukkan intervensi pihak luar dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran di Banten masih kuat, sehingga menjadi kerawanan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati dalam penyidikan dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bupari Kabupaten Subang, Ojang Sohandi. Pemeriksaan pria kelahiran 27 Juli 1978 ini terkait Operasi Tangkap Tangan terhadap jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Kejaksaan Agung menilai KPK melanggar prosedur saat melakukan penggeledahan, penyitaan dan penyegelan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, hari ini Senin (11/4/2016) karena diduga tidak menunjukkan surat perintah dan berita acara melakukan operasi.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti mengaku bahwa jatah komisi untuk anggota DPR dari dana aspirasi seperti ban berjalan. Ia memastikan setiap anggota DPR pasti mendapatkannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang tunai saat melakukan penangkapan terhadap salah seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, berinisial "D".

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok Selasa (12/4/2016) dalam kaitannya dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan yang berbeda terkait penangkapan jaksa di sekitar Gedung Kejati Jabar, Kota Bandung, pada Senin (11/4/2016) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi A. Temenggung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (e-KTP).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhamad Taufik menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (11/4/2016). Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan, Sunny Tanuwidjaja yang diberitakan sebagai staf khususnya tidak pernah terlibat dalam proyek apapun. Hal tersebut ditegaskan Ahok terkait pencekalan Sunny oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, terkait kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Reklamasi Teluk Jakarta. Seperti diketahui, Heru adalah calon wakil gubernur (cawagub) yang bakal digandeng Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 mendatang.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Widyo Pramono mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/4/2016). Kedatangannya tersebut untuk berkoordinasi terkait kasus dugaan suap penanganan perkara PT. Brantas Abipraya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru yang ditemukan penyidik dari ruang kerja Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Hasil temuan KPK tersebut berupa uang sebesar 850 juta rupiah.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengatakan, lembaganya akan mempelajari Dokumen Panama atau “Panama Papers” yang di dalamnya berisi perseorangan dan perusahaan yang terindikasi berasal dari Indonesia.

Jaksa Agung Muda Pengawasan  Widyo Pramono mengatakan, Kejaksaan Agung segera memeriksa tiga tersangka dugaan suap penanganan kasus korupsi PT Brantas Abipraya yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi  DKI Jakarta. Ketiga tersangka tersebut ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pekan lalu.