Indeks Kpk

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, di Jakarta. Ia diperiksa sebagai tersangka terkait pemberian suap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Reklamasi Teluk Jakarta.

Terkait kasus dugaan suap yang menimpa Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Mohammad Sanusi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan siap apabila dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  untuk memberikan keterangan.

Ribuan orang dari berbagai ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK menuntut Ahok.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH A Hasyim Muzadi mengajak seluruh masyarakat untuk memberi dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bertindak jernih, tegas dan tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya.

Menyusul kematian terduga teroris Siyono yang tewas tanpa melalui proses hukum, Indonesia Corruption Watch mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi kinerja Detasemen Khusus 88 Antiteror.

Komisi Pemberantasan Korupsi belum akan melakukan pemanggilan dalam waktu dekat kepada Prof Fasichul Lisan, terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Airlangga Surabaya itu. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menyatakan bahwa ia sebenarnya telah menaruh curiga pada pengembangan proyek reklamasi Teluk Jakarta sebelum kasus dugaan suap yang melibatkan salah seorang petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menyatakan bahwa saat ini para pengusaha di Indonesia masih tidak percaya bahwa birokrasi di Indonesia sudah semakin bersih.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif mengatakan bahwa untuk menghentikan proses proyek besar reklamasi di Jakarta, yang ternyata sarat dengan praktik suap, KPK tidak dapat bekerja sendiri dan mendesak semua pihak yang terkait untuk bisa bersinergi dan bekerja sama dalam kasus ini.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan keprihatinannya terkait ditetapkannya dua petinggi BUMN sebagai tersangka kasus penyuapan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Penyuapan ini diduga dilakukan agar Kejati DKI Jakarta agar menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah dijalankannya.

Tidak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, partainya tidak akan mentolelir jika ada kader yang terlibat kasus korupsi. Partai besutan Prabowo Subianto tersebut akan memberikan sanksi tegas bagi kader yang terbukti korupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo membeberkan kronologi penangkapan pejabat PT Brantas Abipraya yang terjadi pada Kamis pukul 09.00 di Hotel Best Western, Cawang Jakarta Timur. Dalam operasi tangkap tangan tersebut KPK mengamankan tiga orang yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, menyesalkan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Prof Fasich, yang terjadi pada saat ia menjabat. Mohamad Nasir merasa kecewa karena seharusnya jangan sampai ada korupsi di perguruan tinggi.

KPK menetapkan Fasich sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Rumah Sakit (RS) Pendidikan Unair.

KPK bersama Kejaksaan Agung telah melakukan operasi tangkap tangan oknum kejaksaan DKI Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa saksi dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Air Langga tahun 2007-2010 dan pengadaan alat kesehatan di rumah sakit yang sama pada tahun 2009.

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai terdapat keganjilan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 39 Tahun 1999 dan perubahannya dalam No. 20 Tahun 2002. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, secara khusus menyebut keganjilan tersebut ada pada pasal 2 dan 3.