Indeks Kpk

Rapat terbatas untuk menindaklanjuti pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Nasional Hambalang diundur karena molornya kajian serta hasil audit dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Budi Supriyanto. Pasalnya, politisi Partai Golkar tersebut telah dua kali mangkir dari panggilan lembaga antirasuah tersebut.

Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) terkait Ade Komaruddin (Akom) yang belum menyerahkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai tim suksesnya (timses) sebagai wujud kampanye hitam.

Sidang praperadilan kasus hukum yang menjerat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan digelar terbuka untuk umum. Sidang perdana akan digelar pada 14 Maret 2016 mendatang di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki 300 perusahaan yang digunakan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan baru 62,5 persen dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Artinya ada 37,5 persen atau sekitar 210 anggota Dewan belum serahkan LHKPN, termasuk Ketua DPR RI Ade Komaruddin.

Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Priyo Budi Santoso, mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengawasi jalannya Munas Golkar yang akan diselenggarakan pada April 2016 mendatang.

Partai Hati Nurani Rakyat setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat, Dadang Rusdiana.

Indonesian Corruption Watch menggalang dukungan publik untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut ditandaskan oleh Koordinator ICW, Ade Irawan, usai menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai UU KPK. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tampaknya belum puas dengan keputusan Presiden Jokowi tersebut.

Grup musik papan atas Indonesia, Slank, menegaskan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, band yang digawangi oleh Kaka, Bimbim, Ridho, Abdee, dan Ivanka ini turut menolak tegas rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sedikitnya 52 guru besar menandatangani surat penolakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Guru besar tersebut berasal dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Dalam surat tersebut Guru besar berharap pelemahan KPK melalui revisi undang-undang di DPRD tidak terjadi.