tirto.id - Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Priyo Budi Santoso, mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengawasi jalannya Munas Golkar yang akan diselenggarakan pada April 2016 mendatang.
Priyo Budi Santoso menginginkan agar Munas Golkar nanti berjalan dengan bersih dan transparan, bebas dari praktik suap atau politik uang. Hal tersebut, lanjut mantan Ketua organisasi kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) ini, sesuai dengan hasil rapat pleno Partai Golkar yang telah disepakati sebelumnya.
"KPK dan Polri dapat berperan besar memantau pelaksanaan Munas sehingga dapat berjalan bersih dan transparan," ujar Priyo Budi Santoso di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Kamis (25/2/2016).
"Kami membuka diri untuk diawasi. Jika ada yang tampil super wah, maka penegak hukum dapat menggunakan kewenangannya," imbuhnya.
Priyo Budi Santoso menambahkan, saat ini banyak kader Partai Golkar yang menempati jabatan di pemerintahan maupun di parlemen. Oleh karena itu, pengawasan langsung dari pihak-pihak terkait sangat diperlukan.
"Para kader tersebut, jika tidak dilakukan pengawasan langsung, dikhawatirkan dapat melakukan praktik yang tidak diharapkan, seperti politik uang," beber mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ini.
Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai Munas nanti bisa dijadikan sebagai moment yang tepat bagi Partai Golkar untuk bersatu kembali, tidak lagi terpecah menjadi dua kubu seperti sekarang ini.
"Seluruh kader Partai Golkar hendaknya berpikir jernih, melepaskan anggapan adanya kubu Bali dan kubu Jakarta karena semua adalah kader Partai Golkar," ucap Siti Zuhro.
"Munas yang akan diselenggarakan harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menyatukan kembali Partai Golkar sehingga dapat mengikuti agenda besar politik nasional," tutupnya.
