Indeks Kpk

Jaksa Agung Muda Pidana umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Noor Rohmat menyampaikan bahwa Kejaksaan menghentikan penuntutan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Dalam kasus tersebut Novel diduga melakukan penganiayaan berat terhadap pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu pada 2004. Kejaksaan menghentikan kasus Novel Baswedan karena tidak cukup bukti dan sudah kadaluarsa.

Survei perilaku antikorupsi Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 menunjukkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) meningkat, namun indeks pengalaman praktik antikorupsi justru menurun. Artinya, masyarakat semakin idealis membenci korupsi tapi dalam praktiknya masih minim alias memaklumi tindakan korupsi.

Terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK), pemerintah akan menunggu penjelasan Dewan Perwakilan rakyat (DPR) pada rapat konsultasi. Pemerintah baru akan mengambil sikap apabila Revisi UU KPK sudah disepakati DPR dalam rapat tersebut.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menuai kritik dari banyak kalangan. Bahkan, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengancam mundur jika pembahasan revisi UU tersebut tetap dilanjutkan.

Partai Demokrat hingga saat ini belum menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Lantas, apa alasan Partai Demokrat enggan menyetujui revisi UU KPK yang saat ini masih dibahas di tataran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu?

Dinamika tentang revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin memanas. Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, menegaskan bahwa pihaknya tetap menolak revisi UU KPK.

Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Banyak pihak yang tidak setuju dengan usulan yang ditengarai berpotensi melemahkan KPK itu. Salah satunya adalah dari pihak KPK sendiri yang dengan tegas menolak direvisinya UU No 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut.