Indeks Kpk

Hukum
Jumat, 30 Jun 2017

KPK Tanggapi Santai Wacana Pansus Hak Angket Boikot Anggaran

KPK yakin anggaran lembaganya tidak semudah itu untuk dibekukan.
Hukum
Kamis, 22 Jun 2017

Jaksa KPK Yakin Ada Uang untuk Mantan Mendagri Gamawan Fauzi

"Adapun mengenai aliran uang kepada Gamawan Fauzi sejumlah 4,5 juta dolar AS selain dibuktikan berdasarkan keterangan saksi M Nazaruddin juga didukung dengan keterangan Diah Anggraini," kata JPU KPK.
Hukum
Kamis, 22 Jun 2017

Nama Setya Novanto Kembali Disebut dalam Tuntutan e-KTP

Nama Setya Novanto kembali disebut dalam surat tuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.
Politik
Kamis, 22 Jun 2017

Blunder DPR Soal Boikot Pembahasan Anggaran KPK

Formappi menilai wacana DPR yang ingin memboikot anggaran KPK dan Polri memperlihatkan arogansi DPR. Ini juga menandakan sikap tidak bijak politisi senayan dalam menyelesaikan permasalahan.
Hukum
Kamis, 22 Jun 2017

Pansus Hak Angket Bahas Panggilan Kedua Miryam

Rapat itu akan memutuskan surat pemanggilan terhadap Miriyam dan jika disepakati maka surat tersebut akan dikirimkan ke KPK pada hari ini.
Hukum
Kamis, 22 Jun 2017

Pansus Hak Angket akan Minta Polri Jadi Mediator dengan KPK

Panitia Khusus Hak Angket KPK akan menjadwalkan bertemu pihak Kepolisian dalam Rapat Kerja Pansus, untuk meluruskan masalah-masalah yang terjadi selama ini.
Hukum
Rabu, 21 Jun 2017

KPK Perpanjang Penahanan 3 Pejabat PT PAL Selama 30 Hari

Febri menjelaskan bahwa penahanan itu untuk tersangka Direktur Utama (Dirut) PT PAL Muhammad Firmansyah Arifin (MFA) dan GM Treasury PT PAL Arief Cahyana (AC) mulai 29 Juni sampai 28 Juli 2017.
Hukum
Rabu, 21 Jun 2017

Koruptor Diuntungkan Jika DPR Bekukan Anggaran KPK

KPK berharap DPR secara kelembagaan tetap akan fokus pada penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hukum
Rabu, 21 Jun 2017

KPK Beberkan Kronologis OTT Gubernur Bengkulu dan Istrinya

Alex menduga pemberian uang itu terkait dengan fee proyek yang dimenangkan oleh PT SMS di Provinsi Bengkulu dari komitmen 10 persen per proyek yang harus diberikan kepada Gubernur Bengkulu melalui istrinya.
Hukum
Rabu, 21 Jun 2017

Warga Apresiasi Pengunduran Diri Gubernur Bengkulu

KPK menetapkan telah empat orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait fee proyek jalan di dua Kabupaten di Provinsi Bengkulu.
Hukum
Rabu, 21 Jun 2017

KPK Tetapkan Empat Tersangka Proyek Jalan Provinsi Bengkulu

KPK menetapkan empat orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait fee proyek jalan di dua Kabupaten di Provinsi Bengkulu termasuk Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.
Hukum
Rabu, 21 Jun 2017

KPK Geledah Rumah Pribadi Gubernur Bengkulu Terkait OTT

Rumah pribadi Gubernur Bengkulu adalah tempat di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Lily Mardiati Maddari pada Selasa (20/6) pagi.
Hukum
Rabu, 21 Jun 2017

Miryam Akui Tak Ditekan Markus Nari untuk Cabut BAP E-KTP

Politikus Partai Hanura Miryam S. Haryani mengaku tidak mendapat tekanan dari anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari untuk mencabut BAP di sidang e-KTP.
Hukum
Rabu, 21 Jun 2017

Miryam Siap Dipanggil Pansus Hak Angket KPK di DPR

Mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani mengaku siap datang jika dipanggil dalam rapat Pansus Hak Angket di gedung MPR/DPR Jakarta.
Hukum
Rabu, 21 Jun 2017

Ade Komarudin Tak Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus E-KTP

Mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi atas tersangka Andi Narogong di kasus korupsi e-KTP.
Selasa, 20 Jun 2017

Gubernur Bengkulu Berserta Istri Ditangkap KPK

Gubernur Bengkulu bersama istrinya Lily Mardani terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bengkulu terkait dugaan suap proyek jalan.
Hukum
Selasa, 20 Jun 2017

Ketua KPK: OTT Bengkulu Diduga Terkait Kasus Suap Jalan

"Kami akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum penentuan status hukum mereka. KPK memiliki waktu paling lama 24 jam," jelas Febri.
Hukum
Selasa, 20 Jun 2017

Wapres Nilai OTT Recehan Bukti Tak Ada Lagi Transaksi Besar

Wapres menilai bahwa banyaknya OTT kasus kecil atau "recehan" yang dilakukan KPK adalah sebuah kemajuan karena menunjukkan tidak ada lagi transaksi besar.
Hukum
Selasa, 20 Jun 2017

Wiranto Harap Perbedaan DPR, KPK & Polri Bisa Diselesaikan

Menkopolhukam menjelaskan, yang harus diprioritaskan dalam perbedaan pendapat adalah argumentasi yang baik dan benar secara hukum.
Hukum
Selasa, 20 Jun 2017

Bendahara Parpol Ikut Terjaring dalam OTT di Bengkulu

KPK punya waktu paling lima 24 jam untuk menentukan status dari lima orang yang tertangkap dalam OTT tersebut.