Indeks Kpk

Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK mengusulkan agar DPR mempertimbangkan tidak membahas anggaran Polri dan KPK tahun 2018 bila tak mau mendatangkan Miryam.

Risa menjelaskan bahwa Polri tetap bisa memanggil paksa Miryam demi kepentingan rapat Pansus meski ketentuan itu tidak diatur dalam KUHAP.

"Tim juga mengamankan sejumlah uang dalam mata uang rupiah di dalam satu kardus," kata Febri.

Tim penindakan KPK pada Selasa (20/6/2017) pagi, menangkap Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dalam OTT bersama seorang kontraktor berinisial RDS.

Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, dalam OTT di rumah pribadinya di Bengkulu.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan KPK tidak bermaksud melecehkan lembaga DPR RI karena menolak menghadirkan Miryam S Haryani dalam rapat Pansus Hak Angket.

KPK sudah pasti menolak keinginan DPR yang meminta mendatangkan Miryam S Haryani dalam rapat Pansus Hak Angket DPR. Alasan KPK, Miryam masih menjalani proses hukum.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan kepada media di Gedung KPK terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Tito akan menindak tegas apabila pernyataan Novel benar-benar bisa terbukti.

Polri menolak membawa paksa Miryam ke Pansus KPK. Menurut Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, DPR tak cukup memiliki alasan hukum untuk meminta Polri melakukan pemanggilan paksa terhadap Miryam.

Demi mempercepat pengungkapan kasus, Tito membuka pintu bagi KPK untuk bergabung dalam menangani perkara penyerangan terhadap Novel.

Panitia Khusus Hak Angket KPK akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap Miryam S Haryani apabila dirinya tidak hadir dalam rapat Pansus pada Senin (19/6/2017) siang.

Taufiqulhadi menegaskan KPK patut diduga melanggar etika dan konstitusi ketika menolak permintaan Pansus untuk menghadirkan Miryam S Haryani dalam Rapat Pansus

Helikopter AW-101 ZR343 yang dibeli TNI AU memang identik dengan korupsi. Mulai dari Italia, India, dan kini Indonesia.

Dalam merespons surat itu, KPK akan mempertimbangkan dan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tito mengatakan, apabila Novel mencurigai keterlibatan jenderal dalam kasusnya, maka jangan ragu-ragu menyebutkan namanya namun harus didukung bukti yang kuat.

Kapolri meminta Novel Baswedan menyebut nama jenderal yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras itu.

KPK akan memeriksa Wakil Presiden Komisaris PT Gajah Tunggal Mulyati Gozali dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait kasus BLBI.

KPK mendalami proses anggaran pengadaan pengadaan paket penerapan e-KTP terhadap mantan Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi.

Sejumlah warga melakukan aksi simpatik #Indonesia Waras depan gedung KPK.