Indeks Kpk

Fredrich Yunadi menjelaskan, kliennya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan lantaran KPK belum mendapat izin tertulis dari Presiden Jokowi.

KPK memperpanjang penahanan Eddy Rumpoko selama 30 hari ke depan dari 16 November 2017 sampai 15 Desember 2017.

KPK berharap Novanto memberikan contoh yang baik sebagai pimpinan lembaga negara untuk datang dalam proses pemeriksaan di institusi penegak hukum, termasuk KPK.

Sampai saat ini, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan pihaknya sudah menerapkan SOP dalam menangani intimidasi atau tekanan yang dialami penyidik.

"KPK itu sangat hati-hati. Kalau kemudian bau durian jadi alasan, itu kan hanya disebut-sebut saja," kata Saut.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan KPK tidak perlu memerlukan surat izin presiden untuk memanggil Ketua DPR Setya Novanto.

"Pagi ini KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran SetyaNovanto sebagai saksi untuk tersangka ASS. Alasan yang digunakan adalah terkait izin presiden," kata Kabiro Humas KPKFebriDiansyah

"Saya belum tahu beliau (Setya Novanto) hadir apa nggak. Tapi kami memberikan saran tidak mungkin bisa hadir karena KPK tidak mempunyai wewenang," tandas Fredrich Yunadi.

Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi, menyarankan kepada kliennya untuk tidak menghadiri panggilan KPK pada Senin (13/11/2017) besok.

KPK akan memanggil Setnov pada Senin (13/11/2017) sebagai saksi untuk tersangka e-KTP atas nama Anang Sugiyana Sudihardjo (ASS).

Setya Novanto belum memastikan akan menghadiri panggilan KPK pada Senin (13/11/2017) besok. Pemanggilan ini sebagai saksi kasus e-KTP.

Setya Novanto sempat tersenyum saat ditanya mengenai hari ulang tahunnya. Ia berdoa agar diberi kesehatan menyusul penetapannya kembali sebagai tersangka korupsi e-KTP.

Langkah ini perlu diambil KPK lantaran Novanto sudah dua kali mangkir. Ditambah, Novanto punya banyak alasan.

“Jadi kalau ada yang ngeyel, saya sarankan sekolah bahasa Indonesia lagi. Itu bahasa. Nanti ada ahli bahasa yang buktikan,” pungkas Fredrich, pengacara Setnov.

"Mengapa saya harus diperlakukan seperti ini. Saya bukan penjahat," kata Fredrich Yunadi masih menirukan ucapan kliennya, Setya Novanto.

"Kita sudah tahu. Kita sudah menyangka mereka (KPK) akan melakukan, makanya kita melakukan suatu tindakan hukum, dengan harapan mereka itu bisa sadar bahwa hukum itu bukan untuk main-main," kata Fredrich.

Status tersangka Novanto dinilai bisa merusak citra DPR sebagai lembaga legislatif.

"Itu tugas KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi serahkan saja ke proses hukum," kata Wapres JK ketika ditanya mengenai penetapan kembali Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP-elektronik oleh KPK, Jumat (10/11).

Fredrich menegaskan, dirinya akan melakukan langkah hukum berupa pengaduan pidana terhadap KPK dan praperadilan.