Indeks Kpk

"Ketua umum menghilang bagaimana partainya," kata Wapres JK.

"Serahkan pada hukum saja," kata Ical sapaan akrab Aburizal saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Pimpinan DPR hanya bisa diganti jika ada keputusan hukum yang bersifat tetap atau dilakukan melalui keputusan fraksi di DPR.

Keluarga Setya Novanto cemas Ketua DPR itu menghilang. KPK menggeledah dan menyita CCTV di rumahnya.

Polri akan membantu menertibkan, tapi tidak mau terlibat dalam pencarian Novanto sebagai DPO.

Langkah menjemput paksa Setya Novanto di kediamannya dinilai sudah tepat lantaran Ketua DPR RI itu kerap mangkir dari pemanggilan KPK.

"Bila tidak juga ditemukan maka KPK akan berkoordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Para penyidik KPK disebut hanya mengambil rekaman kamera pemantau (CCTV) dari pos penjagaan di kediaman Setya Novanto.

Tim masih berupaya untuk membawa Ketua Umum Partai Golkar itu untuk hadir dalam pemeriksaan.

KPK tak segan mendaftarkan Ketua DPR ini ke dalam DPO. Ini berarti Novanto menjadi Ketua DPR pertama yang menjadi buronan KPK.

Setya Novanto, tersangka kasus korupsi KTP-elektronik sekaligus Ketua DPR RI, terancam masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menurut Tito, bukan tidak mungkin proses penyidikan kasus Agus dan Saut dihentikan.

Tujuh penyidik datang bersama puluhan Brimob, setelah sebelumnya Ketua DPR Setya Novanto mangkir dari pemeriksaan.

Rohadi menyebut STNK mobil gratifikasi Bupati Indramayu Anna Sophanah itu diserahkan kepada anaknya, Daniel Mutaqien di sebuah rumah makan daerah kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Kita kan sudah bikin surat resmi, saya yang bikin surat resmi. Jadi tentu tidak hadir (pemeriksaan KPK)," kata Fredrich.

"Jawaban dari KPK jelaskan kronologis dan menegaskan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan sah dengan bukti-bukti yang kuat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

KPK belum mau menerapkan pemanggilan paksa terhadap Novanto.

Fahri menganggap KPK telah meminta bantuan kepada Presiden Jokowi.

KPK menegaskan penanganan kasus suap e-KTP tidak akan berhenti meskipun gugatan yang dilayangkan penasihat hukum Setya Novanto ke MK berjalan.

Fredrich Yunadi menjelaskan, kliennya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan lantaran KPK belum mendapat izin tertulis dari Presiden Jokowi.