tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Partai Golkar perlu ketua umum yang baru. Pernyataan ini disampaikan politikus senior Partai Golkar ini terkait dengan kasus yang membelit Setya Novanto.
"Ya harus segera kalau ketua menghilang. Masa kapten menghilang tidak diganti kaptennya. Ketua umum menghilang bagaimana partainya," kata Wapres JK, usai menjadi pembicara pada Rakernas Partai NasDem, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 16 November 2017.
JK menyerahkan masalah pergantian Ketua Umum Golkar ini kepada pengurus. Sebab, kata JK, masalah pergantian ini merupakan masalah internal Golkar.
"Itu urusan Golkar lah. Tapi harus segera sekarang ada yang pimpin Golkar. Kalau pimpinannya lari harus ada yang pimpin ya," katanya lagi.
Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik, Jumat 10 November 2017. Saat dipanggil untuk diperiksa, Novanto selalu mangkir. KPK akhirnya menjemput paksa Novanto ke kediamannya, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Rabu malam.
Saat dijemput, Novanto sudah menghilang. KPK akhirnya memutuskan menerbitkan surat perintah penangkapan Ketua Umum Partai Golkar itu. Surat perintah penangkapan ini diketahui hanya berlaku 1x24 jam, sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Jika Setya Novanto belum juga ditemukan dalam kurun 1x24 jam, juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, KPK tak segan mendaftarkan Ketua DPR ini ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Ini berarti, Novanto menjadi Ketua DPR pertama yang menjadi buronan KPK.
“Karena proses pemberantasan korupsi harus dilakukan semaksimal mungkin dan prinsip semua orang sama di mata hukum,” kata Febri menegaskan.
JK pun mengatakan, hilangnya Novanto ini menjadi kampanye negatif bagi Golkar. “Ini akan berdampak pada hilang kepercayaan masyarakat kepada partai beringin tersebut,” kata JK menegaskan.
Penulis: Mufti Sholih
Editor: Mufti Sholih
