Indeks Kpk

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa sebelum menjadi Presiden RI, Jokowi sudah menyerahkan barang-barang yang jadi gratifikasi. Agus berharap, ini bisa menjadi contoh bagi orang lain.

Mudzakir menyatakan bahwa pihak termohon dalam hal ini KPK akan sia-sia jika menggunakan bukti yang dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan sebelumnya.

Kewenangan pemberantasan korupsi seharusnya diluaskan ke kalangan swasta.

KPK memberikan jawaban terkait status penyidik KPK Ambarita Damanik yang dipermasalahkan karena dianggap berstatus ilegal.

Salah satu yang disoroti oleh Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi adalah soal dalil dari kuasa hukum Novanto terkait ne bis in idem.

ICW berpendapat kemungkinan hakim tunggal Kusno untuk mempercepat putusan praperadilan masih terbuka.

"Surat ini rahasia, bagaimana pemohon (Novanto) bisa mendapatkan surat rahasia di internal KPK," kata Efi Laila.

KPK inginkan jadwal persidangan praperadilan tetap sesuai seperti yang sudah ditetapkan.

Saat ini Setya Novanto sudah tidak menyandang status sebagai tersangka melainkan telah menjadi terdakwa.

KPK menyayangkan penggunaan istilah dalam Alquran seperti "Liqo" dan "Juz" dijadikan sebagai bahasa sandi korupsi di kasus yang melibatkan politisi PKS Yudi Widiana.

"Kami mendapat informasi sudah ada laporan ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Jadi sebaiknya kita tunggu proses di Dewan Etik tersebut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Hakim Kusno menegaskan bahwa akan memutus lanjut atau tidaknya perkara yang menjerat Ketua Umum Golkar tersebut pada Kamis (14/12/2017) atau selambat-lambatnya Jumat (15/12/2017).

Gubernur Bengkulu Nonaktif Ridwan Mukti dituntut hukuman 10 tahun bui, sekaligus dicabut hak politiknya.

Ridwan Mukti beserta istrinya dinilai terbukti secara sah menerima uang sebesar Rp1 miliar dalam proyek jalan.

KPK telah melimpahkan berkas perkara penetapan tersangka terhadap Novanto.

Usaha mempersoalkan status penyidik/penyelidik independen pernah dilakukan dalam praperadilan tersangka mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Peornomo.

"Dengan demikian, hingga saat ini seluruh terdakwa kasus e-KTP yang diajukan ke persidangan telah mengajukan diri sebagai JC dan mengakui perbuatannya," tambah Febri.

Menurut JPU KPK, pelimpahan dakwaan tersebut sudah sewajarnya dan berkas perkara sudah lengkap.

Yudi didakwa menerima Rp6,5 miliar dan 354.300 dolar AS (sekitar Rp4,6 miliar) atau totalnya sekitar Rp11,1 miliar.

Fredrich Yunadi menolak mendampingi Setya Novanto dalam rangka penyusunan kelengkapan berkas perkara korupsi e-KTP. Alasannya, sibuk dan minta ditunda besok.