Indeks Kpk

Kemandulan juga terjadi pada lembaga kuasi negara lain seperti KPI.

Kusno menyatakan perkara Setya Novanto telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sikap Setya Novanto selama persidangan kemarin layak disangkakan melanggar pasal 21 UU Tipikor sebagai upaya merintangi proses peradilan.

KPK memberikan tanggapan seputar tidak adanya sejumlah nama politikus di dakwaan Setya Novanto meski nama mereka disebutkan di dakwaan e-KTP Irman dan Sugiharto.

Keluhan sakit yang disampaikan Novanto bertentangan dengan keterangan dokter.

Dakwaan Jaksa KPK untuk Setya Novanto mengungkap peran sentralnya di kasus korupsi e-KTP.

Sidang perdana kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali diskors. Setya Novanto menolak diperiksa dokter dari RSPAD.

Aksi tanya jawab hingga debat sengit antara Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tim penasihat hukum, dan Hakim mengawali sidang.

Peran dokter sangat penting untuk mengecek kesehatan terdakwa sehingga majelis hakim dapat melanjutkan sidang atau tidak.

Dalam menangani kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Novanto, KPK tidak membiarkan sekecil celah apapun dalam proses pemeriksaan.

Pernyataan Setya Novanto yang mengaku sakit tersebut dilontarkan saat setelah lebih dari tiga kali Majelis Hakim mengulang pertanyaan mengenai identitas terhadap Setnov.

Kosgoro 1957 berharap agar Munaslub segera disetujui demi menjaga elektabilitas Golkar.

KPK enggan berandai-andai soal hasil akhir sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto

Polda Metro Jaya menyebut tidak ada pengamanan ataupun permintaan dari pengadilan terkait sidang korupsi e-KTP dan sidang praperadilan Setya Novanto.

"Bahwa 'ne bis in idem' itu memang tidak boleh tetapi terhadap perkara yang sudah mempunyai putusan yang tetap berarti bahwa perkara itu sudah masuk pokok perkara," kata Komariah.

"Sidang terbuka untuk umum, cuma tidak live saja," kata Humas Pengadilan Jakarta Pusat, Ibnu Basuki Wibowo.

KPK sudah mendapatkan nama pejabat di Kemenhub yang menerima aliran dana proyek Ditjen Hubla namun belum bisa mengungkapkan saat ini.

Agenda sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto hari ini, KPK akan menghadirkan tiga ahli hukum sebagai saksi dan mempertimbangkan hadirnya saksi fakta.

Kemenhumham tidak menutup kemungkinan tetap merevisi UU Tipikor untuk memperkuat pemberantasan korupsi di sektor swasta.

"Ini juga seharusnya ditangkap oleh pengadilan yang membuat jadwal, jangan sampai jadi permainan waktu," kata saksi ahli di praperadilan di sidang Setnov, Mudzakir.