Indeks Kpk

Mabes Polri mengklaim mengajukan para perwira terbaik, yang telah melewati proses penyaringan, untuk mengikuti seleksi pengisian jabatan Deputi Penindakan dan Direktur penyidikan KPK.

Ada sepuluh kandidat Deputi Bidang Penindakan KPK yang berasal dari Kejaksaan Agung dan Polri

KPK menegaskan telah memiliki bukti kuat mengenai keterlibatan Irvanto di kasus korupsi e-KTP meski keponakan Setya Novanto itu membantahnya.

KPK menduga uang suap untuk Wali Kota Kendari Adriatma akan diberikan ke masyarakat saat kampanye ayahnya, Asrun sebagai Cagub Sultra di Pilkada 2018.

KPK menahan Irvanto usai dia menjalani pemeriksaan sebagai tersanga korupsi e-KTP untuk kedua kalinya pada hari ini.

Muchtar Effendi diduga memakai duit suap senilai Rp13,5 miliar untuk membeli tanah, bangunan, puluhan mobil dan belasan sepeda motor yang diatasnamakan orang lain.

Dua saksi kasus Emirsyah Satar yang diperiksa KPK antara lain mantan Direktur Niaga PT Garuda Indonesia Agus Priyanto dan pegawai PT Garuda Indonesia Rajendra Kartawiria.

KPK membenarkan bahwa Irvanto Hendra Pambudi Cahyo diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Upaya pemberantasan korupsi selama 20 tahun terakhir akan sia-sia selama korupsi tak dipandang mengancam keberlangsungan eksistensi negara.

KPK pun membenarkan soal tiga nama calon deputi penindakan yang disebutkan Wakapolri Syafruddin.

KPK berharap partai bisa memperhatikan bahaya korupsi yang dilakukan dinasti politik, terutama setelah MK kembali memperbolehkan dinasti politik.

KPK telah mengantongi sejumlah nama kepala daerah yang bisa ditetapkan sebagai tersangka korupsi namun masih menunggu syarat administrasi untuk diumumkan ke publik.

Peneliti ICW Tama S. Langkun mengatakan jika Rancangan Revisi KUHP disahkan maka dapat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. 

Semua kandidat Deputi Penindakan KPK akan disaring tim seleksi. Hasil seleksi kemudian diserahkan ke pimpinan KPK.

Jaksa KPK menilai perbuatan Gubernur Sulawesi Tenggara non-aktif Nur Alam telah memperkaya dirinya sendiri, memperkaya korporasi sekaligus menyebabkan kerusakan lingkungan.

KPK menyerahkan barang rampasan dari korupsi Nazaruddin yang nilainya sekitar Rp12 miliar ke Polri.

Bimanesh Sutarjo meminta kepada Jaksa KPK supaya tidak satu jadwal persidangan dengan Fredrich Yunadi, agar sidang bisa berjalan dengan cepat.

Bimanesh tidak mengajukan eksepsi dalam persidangan meski penasihat hukumnya mengklaim sejumlah poin dakwaan jaksa tidak benar.

Bimanesh Sutardjo memerintahkan perawat untuk memasang jarum infus anak-anak agar bisa dirawat di RS Medika Permata Hijau dan menghindari penyidikan KPK.

Dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutardjo didakwa ikut menghalangi penyidikan kasus korupsi e-KTP terdakwa Setya Novanto.