Indeks Kpk

Menhub dijadwalkan menjadi saksi bersama Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

KPK menetapkan 19 tersangka baru dalam penyidikan kasus suap APBD-Perubahan Kota Malang Tahun 2015. Dua dari 19 tersangka itu saat ini menjadi Calon Wali Kota Malang di Pilkada 2018.

Selain Kapten Agus, KPK juga memeriksa saksi Direktur Produksi PT Citilink Hadinoto Soedigno.

Uang yang diterima Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi Djuraid berasal dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Dokumen tersebut akan dipelajari dan diklarifikasi pada tersangka dan saksi.

Presiden Joko Widodo berkata "kaget" atas pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3. Risalah rapat di DPR menunjukkan sebaliknya: Jokowi tahu.

Pengusaha Adiguna Sutowo diperiksa sebagai saksi oleh KPK untuk tersangka Emirsyah Satar dalam kasus suap PT Garuda Indonesia.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Muhammad Yasir dan Hobby Siregar.

Kendaraan milik Abdul Latif yang disita KPK tersebut terdiri dari 8 mobil dan 8 motor.

Ke-14 orang saksi yang dipanggil berasal dari kalangan DPRD Kota Malang, Jawa Timur.

Mobil mewah milik Bupati Sungai Hulu Tengah yang disita KPK tiba di Tanjung Priok, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Jusuf Kalla menjelaskan ada untung rugi yang diakibatkan dari penetapan tersangka korupsi calon kepala daerah.

Ketua KPK Agus Raharjo menjelaskan beberapa calon kepala daerah bisa menjadi tersangka.

Sidang kasus korupsi e-KTP hari ini menghadirkan saksi dari Kepala Badan Keahlian terkait proses penganggaran di DPR.

Empat saksi dipanggil untuk tersangka kasus suap hakim Wahyu Widya Nurfitri.

Novel Baswedan akan kontrol kondisi mata kirinya ke Singapura sebelum menjalani operasi mata tahap dua.

KPK menyatakan kasus korupsi cagub Maluku Utara pernah ditangani kepolisian setempat namun penyidikan perkara dihentikan.

Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat telah ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK. Namun ia masih berkampanye ke berbagai wilayah.

Karena tak segera tangani kasus korupsi di Maluku Utara, dua pimpinan KPK akui pernah diusir oleh warga Maluku Utara.

KPK menilai sebagian barang sitaan dari kasus korupsi perlu segera dilelang sebelum kasus berkekuatan hukum tetap. Tapi, proses itu selama ini tidak bisa cepat sebab memerlukan izin dari tersangka atau terdakwa.