Indeks koruptor

Jokowi dinilai tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi lantaran memberikan grasi kepada narapidana korupsi.

Yasonna tidak menjanjikan akan ada perubahan UU sehingga penerapan hukuman mati dapat diterapkan lebih luas lagi.

Ketua DPR Puan Maharani menilai keberhasilan pemberantasan korupsi bukan dari banyaknya koruptor yang ditangkap.

Pemberian grasi untuk Annas Maamun, revisi UU KPK, hingga capim bermasalah dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

ICW meminta kepada Mahkamah Agung untuk menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para koruptor.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengkritik syarat napi korupsi yang dapat bebas bersyarat tanpa rekomendasi KPK.

DPR segera mengesahkan revisi UU Pemasyarakatan setelah menyepakati poin pasal perubahan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.

Ada kekuatan besar di balik Jokowi yang membuatnya tak berani menolak desakan revisi UU KPK.

Jika revisi UU KPK disahkan sesuai draf yang ada, maka akan banyak koruptor yang lepas dari jerat hukum.

Ayah, abang, hingga keponakan Eddy Tansil terlibat dalam kejahatan kelas berat.

Eddy Tansil menikmati privilese di China.

Seorang pejabat keuangan di Tiongkok menyebut apa yang dimiliki Eddy Tansil adalah "sesuatu yang hanyut tersapu air.”

Eddy Tansil tak pernah melarikan diri. Ia dibiarkan pergi dan tak pernah tertangkap hingga saat ini.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MA menunjukkan bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung bukan koruptor.  

ICW menilai, selama tiga tahun terakhir, KPK belum menggunakan pasal TPPU secara maksimal untuk menjerat koruptor dan memperbesar pengembalian uang yang dikorupsi ke negara. 

Dalam 1.053 perkara korupsi yang disidang pada 2018, kerugian negara tercatat sebesar Rp9,29 triliun

Agus menyaksikan perubahan pada perilaku John Kei setelah ditahan di Lapas Nusakambangan. 

KPK memberi merespons terkait hasil tren vonis korupsi 2018 yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (28/4/2019).

ICW mencatat rerata lama hukuman penjara bagi koruptor selama tahun 2018 hanya 2 tahun lima bulan. Selain itu, pada 2018, ada 26 terdakwa korupsi yang menerima vonis bebas.