Indeks koruptor

DPR segera mengesahkan revisi UU Pemasyarakatan setelah menyepakati poin pasal perubahan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.

Ada kekuatan besar di balik Jokowi yang membuatnya tak berani menolak desakan revisi UU KPK.

Jika revisi UU KPK disahkan sesuai draf yang ada, maka akan banyak koruptor yang lepas dari jerat hukum.

Ayah, abang, hingga keponakan Eddy Tansil terlibat dalam kejahatan kelas berat.

Eddy Tansil menikmati privilese di China.

Seorang pejabat keuangan di Tiongkok menyebut apa yang dimiliki Eddy Tansil adalah "sesuatu yang hanyut tersapu air.”

Eddy Tansil tak pernah melarikan diri. Ia dibiarkan pergi dan tak pernah tertangkap hingga saat ini.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MA menunjukkan bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung bukan koruptor.  

ICW menilai, selama tiga tahun terakhir, KPK belum menggunakan pasal TPPU secara maksimal untuk menjerat koruptor dan memperbesar pengembalian uang yang dikorupsi ke negara. 

Dalam 1.053 perkara korupsi yang disidang pada 2018, kerugian negara tercatat sebesar Rp9,29 triliun

Agus menyaksikan perubahan pada perilaku John Kei setelah ditahan di Lapas Nusakambangan. 

KPK memberi merespons terkait hasil tren vonis korupsi 2018 yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (28/4/2019).

ICW mencatat rerata lama hukuman penjara bagi koruptor selama tahun 2018 hanya 2 tahun lima bulan. Selain itu, pada 2018, ada 26 terdakwa korupsi yang menerima vonis bebas.

Dari 65 tahanan di DPT dan 11 tahanan DPTb, hanya sekitar 36 tahanan yang menggunakan hak pilih.

Mahkamah Agung merespons kritikan Indonesian Corruption Watch (ICW) agar tidak menerima peninjauan kembali (PK) koruptor di Indonesia.

Keempat terdakwa dieksekusi setelah perkara dinyatakan inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap para finalis Putri Indonesia bisa menjadi agen pencegahan korupsi bila sudah berkeluarga bisa mengerem suami mereka agar tidak korupsi.

KPK menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan ke Kejaksaan Agung dan BNN. Penyerahan aset hasil rampasan dari koruptor itu akan dilakukan secara resmi pada 20 Februari 2019. 

Status sebagai keluarga pejabat sangat mungkin dimanfaatkan untuk menjual pengaruh atau memberikan tekanan ketika kasus sedang diusut.