Indeks koruptor

Hukum
Jumat, 2 Agt 2019

Jejak Maling Keluarga Tansil

Ayah, abang, hingga keponakan Eddy Tansil terlibat dalam kejahatan kelas berat.
Hukum
Kamis, 1 Agt 2019

Gurita Bisnis Eddy Tansil di Tiongkok: Raja Bir dari Fujian

Di kota kelahirannya Eddy Tansil pernah dijuluki Raja Bir dari Fujian.

Hukum
Selasa, 30 Juli 2019

Kiprah Eddy Tansil di China: Menikmati Kedekatan dengan Beijing

Eddy Tansil menikmati privilese di China.
Hukum
Selasa, 30 Juli 2019

Eddy Tansil Kabur dari Indonesia lalu Bikin Onar di China

Seorang pejabat keuangan di Tiongkok menyebut apa yang dimiliki Eddy Tansil adalah "sesuatu yang hanyut tersapu air.”
Hukum
Selasa, 30 Juli 2019

Pelarian Mulus Eddy Tansil ke Singapura

Eddy Tansil tak pernah melarikan diri. Ia dibiarkan pergi dan tak pernah tertangkap hingga saat ini.
Hukum
Selasa, 9 Juli 2019

Syafruddin Arsyad Dibebaskan MA, Yusril: Berarti Dia Bukan Koruptor

Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MA menunjukkan bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung bukan koruptor.  
Hukum
Minggu, 12 Mei 2019

ICW Nilai KPK Belum Maksimal Gunakan Pasal Pencucian Uang

ICW menilai, selama tiga tahun terakhir, KPK belum menggunakan pasal TPPU secara maksimal untuk menjerat koruptor dan memperbesar pengembalian uang yang dikorupsi ke negara. 
Jumat, 3 Mei 2019

Vonis Ringan Koruptor - Tirtografi

Dalam 1.053 perkara korupsi yang disidang pada 2018, kerugian negara tercatat sebesar Rp9,29 triliun
Hukum
Selasa, 30 Apr 2019

KPK Berencana Jebloskan Koruptor ke Lapas Nusakambangan Agar Jera

Agus menyaksikan perubahan pada perilaku John Kei setelah ditahan di Lapas Nusakambangan. 
Hukum
Senin, 29 Apr 2019

Respons KPK Soal Rilis ICW Tentang Vonis Tren Korupsi 2018

KPK memberi merespons terkait hasil tren vonis korupsi 2018 yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (28/4/2019).
Hukum
Minggu, 28 Apr 2019

Riset ICW: Tren Vonis Ringan Bagi Koruptor Berlanjut pada 2018

ICW mencatat rerata lama hukuman penjara bagi koruptor selama tahun 2018 hanya 2 tahun lima bulan. Selain itu, pada 2018, ada 26 terdakwa korupsi yang menerima vonis bebas.
Politik
Rabu, 17 Apr 2019

Pencoblosan di Rutan KPK Selesai, 36 Tahanan Gunakan Hak Pilih

Dari 65 tahanan di DPT dan 11 tahanan DPTb, hanya sekitar 36 tahanan yang menggunakan hak pilih.
Hukum
Kamis, 14 Mar 2019

Tanggapan MA Soal Kritik ICW atas Banyaknya Pengajuan PK Koruptor

Mahkamah Agung merespons kritikan Indonesian Corruption Watch (ICW) agar tidak menerima peninjauan kembali (PK) koruptor di Indonesia.
Hukum
Rabu, 13 Mar 2019

KPK Eksekusi Empat Koruptor di Dua Perkara Korupsi

Keempat terdakwa dieksekusi setelah perkara dinyatakan inkracht atau berkekuatan hukum tetap.
Hukum
Rabu, 6 Mar 2019

KPK: Salah Satu Alasan Banyak Suami Jadi Koruptor karena Istrinya

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap para finalis Putri Indonesia bisa menjadi agen pencegahan korupsi bila sudah berkeluarga bisa mengerem suami mereka agar tidak korupsi.
Hukum
Selasa, 19 Feb 2019

KPK Serahkan Aset Rampasan Senilai Rp110 Miliar ke Kejagung dan BNN

KPK menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan ke Kejaksaan Agung dan BNN. Penyerahan aset hasil rampasan dari koruptor itu akan dilakukan secara resmi pada 20 Februari 2019. 
Hukum
Minggu, 10 Feb 2019

Para Kerabat Pejabat 'Dagang Pengaruh' untuk Korupsi

Status sebagai keluarga pejabat sangat mungkin dimanfaatkan untuk menjual pengaruh atau memberikan tekanan ketika kasus sedang diusut.
Hukum
Kamis, 7 Feb 2019

KPU: Caleg Eks Koruptor Tambahan Lebih Banyak dari Versi Perludem

Ilham mengatakan KPU RI sampai saat ini masih melakukan pencocokan data ke berbagai KPUD untuk mengetahui dengan pasti caleg eks napi korupsi.
Sosial Budaya
Rabu, 6 Feb 2019

Kisah Para Aktivis yang Bertaruh Nyawa untuk Melawan Korupsi

Ratusan orang di Ukraina berdemo di jalanan Kiev pada Senin (4/2/2019) lalu menuntut Presiden Petro untuk mengungkap nama-nama yang terlibat dalam pembunuhan Kateryna Handziuk. 
Hukum
Jumat, 1 Feb 2019

Efektivitas Pengumuman Caleg Koruptor Terhalang Sikap Permisif

Mengumumkan nama caleg eks koruptor itu agar masyarakat lebih selektif memilih wakilnya kelak. Tapi itu terganjal dengan kebiasaan permisif dan masa bodoh.