Indeks koruptor

Dua jenderal Polri diduga terlibat membantu pelariannya Djoko Tjandra.

Aktivis antikorupsi menilai Perma 1/2020 cukup baik, tapi kurang komprehensif.

Saat ini, tim Mabes Polri tengah menunggu kedatangan Djoko di Bandara Halim Perdanakusuma.

Banyak pihak menuding Kejaksaan tak serius sehingga koruptor Djoko Tjandra bisa melenggang bebas masuk ke Indonesia hingga mengajukan PK.

Mahfud MD mengklaim masih menunggu hasil kajian untuk melanjutkan kembali kebijakan menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor atau tidak.

Polisi siap bantu Kejaksaan Agung tangkap terpidana korupsi pengalihan (cessie) tagihan Bank Bali, Djoko Tjandra.

Mantan Menpora Imam Nahrawi divonis tujuh tahun penjara dan hak politiknya dicabut selama empat tahun. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan anggaran tahun 2021 sebesar Rp1,88 triliun.

Mahfud berkata ruang tahanan koruptor lebih luas dan sudah memenuhi syarat physical distancing.

Tidak ada jadwal pemeriksaan di KPK setelah komisioner baru terpilih sejak 20 Desember 2019.

ICW menilai MA harus berbenah diri lantaran vonis ringan untuk koruptor kembali terjadi di tahun ini.

Mahfud MD ingin aturan hukuman mati bagi koruptor diselipkan dalam RKUHP agar lebih tegas.

Wacana itu sangat kontradiktif dengan kebijakan Jokowi yang memberikan grasi kepada napi korupsi.

Jokowi usul koruptor dihukum mati. Lalu anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mengatakan sebaiknya Jokowi mengusulkan revisi UU Tipikor.

Jokowi dinilai tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi lantaran memberikan grasi kepada narapidana korupsi.

Yasonna tidak menjanjikan akan ada perubahan UU sehingga penerapan hukuman mati dapat diterapkan lebih luas lagi.

Ketua DPR Puan Maharani menilai keberhasilan pemberantasan korupsi bukan dari banyaknya koruptor yang ditangkap.

Pemberian grasi untuk Annas Maamun, revisi UU KPK, hingga capim bermasalah dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan Jokowi dalam pemberantasan korupsi.

ICW meminta kepada Mahkamah Agung untuk menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para koruptor.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengkritik syarat napi korupsi yang dapat bebas bersyarat tanpa rekomendasi KPK.