Indeks Koruptor

Kasus korupsi di daerah hanya sebatas menangkap PNS. Sementara aktor-aktor utamanya masih jarang tersentuh.

Permasalahan ini menunjukan kelalaian kepala daerah dalam menangani permasalahan korupsi.

Pimpinan KPK menyatakan skor Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi 2018 belum membaik secara signifikan karena banyak koruptor masih berasal dari kalangan pejabat publik. 

Pengumuman caleg eks koruptor ditunda, karena para pemimpin KPU diperiksa di Polda Metro Jaya.

Tahanan KPK kini tak hanya mengenakan rompi oranye, tapi juga diborgol.

Pidato Presiden Jokowi tak menyebut angka Rp7 ribu triliun rupiah.

Majelis Hakim Cibinong menyatakan gugatan Nur Alam terhadap akademikus IPB Basuki Wasis tidak dapat diterima. 

Jika seorang pejabat dekat dengan masyarakat, pejabat itu mudah dianggap bersih. Demikian temuan riset terbaru.

Sempat lenyap seperti artis ternama Cina Fan Bingbing, keberadaan mantan presiden Interpol Cina Meng Hongwei akhirnya terang. Ia ditahan Pemerintah Cina karena dugaan korupsi.

PKPU yang memuat larangan
eks napi korupsi jadi caleg tak sesuai
dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Dari 2.259 PNS korup Pemerintahan Daerah yang masih aktif se-Indonesia, jumlah terbanyak berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

DKPP meminta MA segera membuat keputusan terkait caleg koruptor.

Nur Mahmudi Ismail dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi pada proyek pembebasan lahan jalan Nangka. Jurus klasik mengaku hilang ingatan pun kembali diumbar.

Berbagai jenis penyakit menjadi alasan tersangka hingga terdakwa kasus korupsi untuk hambat proses hukum. Lantas, bagaimana cara menanganinya?

Ketua MA Hatta Ali tidak mempermasalahkan kemunculan banyak pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh koruptor setelah Artidjo Alkostar pensiun.

Hakim agung MA
Artidjo Alkostar
pensiun.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengklaim rapat konsultasi DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada hari ini menyepakati semua pihak diberi kesempatan mendaftar menjadi caleg.

"Silakan pihak yang merasa dirugikan melakukan uji materi ke MK karena ini peraturan di bawah UU," kata Arsul Sani.

Apa yang terjadi seminggu kemarin?
Biar nggak ketinggalan, yuk simak
gambar selayang pandangnya.

Praktisi hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, koruptor harus diberikan hukuman yang menimbulkan efek jera.