Indeks Korupsi

Tom Lembong tengah mengemasi barang dan mempersiapkan kenang-kenangan untuk para tahanan di Rutan Cipinang Jakarta Timur.

Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan tersangka Kepala Biro KLIK Kementrian ESDM, Sunindyo Suryo Herdadi dalam kasus korupsi batu bara.

Saksi mengaku sempat diminta mantan Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP, Yusuf Hadi, untuk membuat pencatatan keuangan yang 'aneh-aneh'.

KPK menyita satu unit mobil mewah berjenis Toyota Alphard terkait dengan perkara pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI.

ASDP mencairkan pinjaman dari BRI senilai Rp600 miliar untuk pembiayaan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN).

Kasus mantan Wali Kota Semarang, Mbak Ita, menjadi sorotan publik beberapa bulan terakhir. Bagaimana perjalanan kasus ini dari awal hingga saat ini?

Menurut IKA SAKTI Tangerang, terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan dalam proses pengadaan lahan RSUD Tigaraksa.

KPK juga periksa tiga saksi lainnya hari ini terkait korupsi dalam kegiatan investasi fiktif PT Taspen.

Zulkifli mendapatkan 20 paket pekerjaan dengan jumlah Rp1,46 miliar, meski kajian yang dibuat Zulkifli tak semuanya dapat diaplikasikan.

Jubir KPK belum bisa memastikan waktu penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Menas Erwin.

Penyidik KPK mencurigai adanya pokmas di Jawa Timur yang hanya digunakan sebagai penampung dana dan tidak menjalani program secara utuh.

KPK telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang tersebut.

KPK baru memanggil Fiona Handayani untuk diperiksa terkait dengan pengadaan Google Cloud.

Kejagung menduga ada penyalahgunaan pemberian subsidi yang tak tepat sasaran, padahal untuk membuat harga murah dan terjangkau petani.

KPK tengah menyelidiki keterlibatan subkontraktor yang mendapatkan bayaran, tetapi tak mengerjakan proyek apa pun.

Bambang Pramusitno aktif menanyakan rencana Mbak Ita mendaftar sebagai bakal calon wali kota pada Pilwakot Semarang 2024.

Jaksa menegaskan klaim dari suami Mbak Ita harus diabaikan karena tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang terungkap di persidangan.

KPK tengah menelusuri proses penerbitan visa dan izin tinggal dalam kasus dugaan pemerasan terhadap TKA di Kemnaker.

Kejati Bengkulu memeriksa eks Wali Kota Bengkulu periode 2013-2023, Helmi Hassa.

Suami istri sesama politisi PDI Perjuangan kompak dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.