Indeks Korupsi

Hukum
Kamis, 11 Des 2025

KPK Serahkan Berkas Penyuap Eks Sekretaris MA ke Tipikor Bandung

Direktur Utama PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di lingkungan MA.
Hukum
Kamis, 11 Des 2025

Ardito Wijaya Pakai Uang Suap demi Lunasi Utang Kampanye Pilkada

Ardito Wijaya memerintahkan Anggota DPRD Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra, mengatur pemenang pengadaan barang/jasa (PBJ).
Hukum
Kamis, 11 Des 2025

KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah Tersangka Suap & Gratifikasi

KPK juga menetapkan status tersangka kepada Anggota DPRD Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra dalam kasus ini.
Hukum
Kamis, 11 Des 2025

KPK Sita Uang dan Logam Mulia terkait OTT Bupati Lampung Tengah

KPK menggelar OTT terkait kasus dugaan suap proyek di Lampung Tengah.
Hukum
Kamis, 11 Des 2025

KPK Sudah Tetapkan Tersangka terkait OTT Lampung Tengah

Penetapan ini dilakukan sebab KPK telah selesai melakukan gelar perkara.
Hukum
Kamis, 11 Des 2025

KDM Sambangi KPK, Bahas Penyelamatan Aset Negara di Jawa Barat

Dedi Mulyadi mengaku sejak memimpin Jawa Barat, dirinya selalu memperhatikan penataan lingkungan dan konservasi lahan.
Hukum
Kamis, 11 Des 2025

KPK Umumkan Status Hukum Ardito Wijaya Hari Ini usai Kena OTT

Ardito dan empat orang lainnya ditangkap pada Rabu, usai KPK meminta keterangan terhadap sejumlah pihak di wilayah Jakarta dan Lampung.
Politik
Kamis, 11 Des 2025

Farhan Hormati Proses Hukum Wawali Kota Bandung Jadi Tersangka

Farhan menjamin adanya kasus tersebut tak mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di Kota Bandung.
Aktual Dan Tren
Rabu, 10 Des 2025

Profil Wakil Wali Kota Bandung Erwin, Tersangka Kasus Apa?

Simak profil serta harta kekayaan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan detail kasus yang menjerat politikus PKB satu ini.
Hukum
Rabu, 10 Des 2025

Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Tiba di KPK Usai Kena OTT

Ardito Wijaya ditangkap terkait kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Lampung Tengah.
Hukum
Rabu, 10 Des 2025

Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK terkait Dugaan Suap Proyek

KPK belum mengungkapkan peran Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya dan barang barang bukti yang telah disita dalam giat OTT ini.
Hukum
Selasa, 9 Des 2025

Sri Sultan HB X di Hakordia 2025: Mencuri Pasti Tinggalkan Jejak

Sri Sultan HB X mengatakan perayaan Hakordia 2025 harus menjadi refleksi pemberantasan korupsi adalah perjuangan bangsa untuk menjaga martabat.
Hukum
Selasa, 9 Des 2025

95% Responden Survei Pernah Lihat Pegawai Publik Terima Uang

Sepertiga responden, mengaku bahwa keputusan di kantornya dipengaruhi oleh faktor kekerabatan, almamater, dan kedekatan lainnya.
Perspektif
Selasa, 9 Des 2025

Jujur Sejak di Rumah: Hari Antikorupsi Menguji Parenting Kita

Dalam banyak kasus, bibit perilaku koruptif tidak tumbuh dari kemiskinan atau dari kurangnya pendidikan formal, tetapi dari inkonsistensi moral di rumah.
Hukum
Selasa, 9 Des 2025

Survei KPK: Skor Integritas Nasional 72,32, Kategori Rentan

Kata Setyo, skor ini bukan hanya sekedar angka, melainkan menunjukkan bahwa masih adanya perilaku korupsi di Indonesia.
Hukum
Senin, 8 Des 2025

KPK Dorong E-learning Integritas Jadi Syarat ASN Naik Jabatan

Penggunaan e-learning untuk syarat meritokrasi ini akan dikembalikan kepada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah masing-masing.
Aktual Dan Tren
Senin, 8 Des 2025

Link Twibbon Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 Gratis

Daftar link twibbon gratis untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia pada 9 Desember 2025.
Umum
Senin, 8 Des 2025

Ucapan Hari Antikorupsi Sedunia 2025, Quotes, & Kata-Kata Lucu

Hari Antikorupsi Sedunia diperingati setiap 9 Desember. Ucapan Hari Antikorupsi dapat ditulis di kartu ucapan atau dibagikan di sosial media.
Hukum
Sabtu, 6 Des 2025

Saksi: BP Singapore & Trafigura Menang Tender Tanpa Bocoran HPS

Penawaran atau negosiasi dilakukan dengan mengikuti prinsip transparansi dan kompetensi yang sehat dan tidak ada pembocoran Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Hukum
Jumat, 5 Des 2025

Ombudsman: Penundaan Kasus di Polisi karena Beban Kerja Banyak

Ombudsman menilai penundaan-penundaan kasus yang ditangani oleh kepolisian disebabkan oleh faktor struktural dan teknis yang ada