Indeks Korupsi

KPK mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih serius lagi melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat Bupati Situbondo, Karna Suswandi.

Saksi mengungkap ada pertemuan antar direksi Jiwasraya yang meminta semua pegawai menyembunyikan kondisi insolvensi ke publik.

Dani menyerahkan diri setelah berhasil mengelabui tim KPK dalam gelaran operasi tangkap tangan (OTT).

KPK belum merincikan nominal uang yang didapat dari OTT Gubernur Riau dkk itu.

Kasus TPPU ini merupakan pengembangan dari kasus gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian.

DPR RI sebagai pihak legislatif akan menghargai proses hukum yang dihadapi Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Simak profil dan sepak terjang sosok Abdul Wahid, Gubernur Riau yang kini terjaring OTT KPK. Berapa kekayaannya di LHKPN?

OTT KPK terhadap Gubernur Riau ini menjadi yang pertama menyasar gubernur di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Kasus ini hasil pengembangan dari dua perkara sebelumnya, salah satunya dugaan suap dalam pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero).

Langkah KPK itu terkait kasus dugaan korupsi pada pengadaan mesin EDC di BRI, yang telah menjerat lima orang tersangka.

Keterangan pihak yang akan dipanggil diperlukan untuk membuat terang perkara dugaan korupsi Whoosh itu.

Perbuatan para eks pegawai Bank BRI Kebon Baru dalam melakukan kredit fiktif mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp19,3 miliar.

Rajiv dicecar penyidik KPK mengenai perkenalannya dengan para tersangka di kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI-OJK.

Vonis tersebut diberikan atas perbuatan Iwan yang telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait pembuatan SPJ fiktif.

KPK bersama BPK tengah menghitung kerugian negara yang timbul akibat perkara digitalisasi SPBU Pertamina itu.

KPK memandang keputusan untuk menyerahkan aset kepada Pertamina bertujuan agar fasilitas seperti SPBU dan SPBN tetap berfungsi melayani masyarakat Aceh.

Jubir KPK memastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini masih terus berjalan.

Hakim menilai abolisi dari presiden tidak bersifat meluas dan hanya mengenai satu individu yang telah ditentukan tersebut.

Heri Sudarmanto diduga turut melakukan pemerasan dan menerima sejumlah aliran uang dalam pengurusan izin RPTKA di Kemnaker.