Indeks Korupsi

KPK ingin mengecek kandungan bis yang diduga hanya terbuat dari tepung dan gula karena telah dikurangi bahkan dihilangkan nutrisinya tersebut

Linda Susanti melaporkan KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan aset.

Pemeriksaan terhadap Eks Menag Yaqut dan Fuad akan dilakukan usai penyidik pulang dari Arab Saudi.

Kejagung masih melanjutkan penyidikan dugaan TPPU yang dilakukan Zarof Ricar.

Sebelumnya, KPK juga telah menahan tiga tersangka baru dalam kasus ini.

KPK periksa empat orang saksi, salah satunya yaitu Pj Sekda Riau, M Job Kurniawan.

ICW menilai aparat penegak hukum belum memiliki kesamaan paradigma terkait penindakan korupsi oleh badan hukum.

Lelang KPK Desember 2025 sudah dibuka. Cek katalog terbaru, daftar barang, dan panduan lengkap cara ikut lelang resmi.

Simak info siapa Linda Susanti, ada hubungan dengan kasus apa, dan alasan kenapa ia melaporkan oknum KPK ke Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Benny didakwa telah menyetujui kredit dari Bank Jatim yang tidak dilakukan pengujian secara komprehensif.

Salah satu dari puluhan saksi tersebut ialah wiraswasta bernama Singgih Cahyo Wibowo.

Mantan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Kementerian Pertanian Dedi Junaedi telah hadir di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Arif juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

3 orang yang dicegah meninggalkan Tanah Air, lantaran diduga terkait proses diskresi pembagian kuota haji tambahan pada tahun 2023 lalu.

Rossa akan diperiksa Dewas atas dugaan penghambatan proses hukum terhadap Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Djuyamto dkk telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi korupsi menerima suap.

JPU yang telah diperiksa ini akan diproses sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada Dewas KPK terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara.

Pendalaman tersebut dilakukan penyidik KPK saat memeriksa Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker 2016-2020, Maruli Hasoloan.

Sebelumnya, gugatan praperadilan tersangka kasus korupsi e-KTP, yang punya nama lain Tjhin Thian Po, itu tak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KPK mendalami apakah RK memiliki aset yang belum dilaporkan dalam LHKPN-nya saat menjabat sebagai gubernur.