Indeks Korupsi

Penyidik Pidsus Kejagung memperkirakan kerugian keuangan negara pada kasus dugaan korupsi di PT Waskita Beton Precast mencapai Rp1,2 triliun.

Pengusaha dan swasta tercatat sebagai salah satu pihak yang paling sering melakukan korupsi. Nama Lin Che Wei akan memperpanjang daftarnya.

KPK meminta ICW memberikan hasil temuan soal praktik pemotongan dana BOP pesantren kepada para pemangku kepentingan agar dilakukan perubahan sistem.

ICW mendapati 3 dari 23 pesantren penerima bantuan di Aceh diduga tidak ditemukan keberadaannya alias fiktif.

Uang yang diberikan kepada tim auditor BPK itu disebut sebagai 'dana operasional.'

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy saat tiba di KPK membantah dirinya tak kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan penyidik KPK.

KPK mencatat sejak 2004 hingga 2021, para pelaku korupsi kebanyakan berasal dari proses politik.

Dewas KPK sedang mendalami dugaan gratifikasi fasilitas menonton MotoGP Mandalika oleh Lili Pintauli Siregar.

KPK dalami dugaan komunikasi antara Andi Arief dengan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur.

KPK akan melelang aset milik terpidana korupsi, mantan pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo.

Penyidik KPK akan memanggil saksi-saksi atas kasus dugaan TPPU Rahmat Effendi.

ICW mendorong sita jaminan kepada koruptor untuk meningkatkan pemulihan keuangan negara di kasus korupsi.

Kejagung menemukan dugaan penyimpangan penggunaan Surat Penjelasan terkait Pengecualian Perizinan Importasi Besi terhadap enam importir.

Imbas putusan MA terhadap PP 99/2012 dinilai tidak akan membuat koruptor jera.

Hasil survei Kompas adalah bukti publik kecewa dengan kinerja KPK saat ini, bagaimana nasib pemberantasan korupsi?

ICW khawatir adanya potensi penyelewengan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyebabkan banyak kasus korupsi di BUMN selama pandemi.

Kalapas Sukamiskin menyatakan OC Kaligis mendapat cuti menjelang bebas sebelum benar-benar bebas murni.

Bung Hatta meninggal tepat 42 tahun lalu. Sebelum itu ia menghabiskan waktu mengkritik Orde Baru, meski juga turut serta membangunnya.

Jaksa Agung berpendapat penanganan perkara korupsi di bawah Rp50 juta cukup mengembalikan kerugian keuangan negara.

Penyitaan terkait perkara korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Provinsi Banten.