Indeks Korupsi

Hukum
Selasa, 25 Mar 2025

KPK Sita Uang Rp150 M Terkait Investasi Fiktif PT Taspen

KPK menyita uang senilai Rp150 miliar terkait kasus dugaan investasi fiktif di PT Taspen, Senin (24/3/2025) lalu.
Hukum
Senin, 24 Mar 2025

KPK Limpahkan Berkas Kasus Eks Gubernur Bengkulu ke JPU

KPK melimpahkan berkas kasus dugaan pemerasan dengan tersangka mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, ke JPU.
Hukum
Senin, 24 Mar 2025

Sidang Praperadilan Staf Hasto PDIP Ditunda karena KPK Tak Hadir

PN Jaksel menunda persidangan praperadilan yang diajukan staf Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Kusnadi, melawan KPK.
Hukum
Jumat, 21 Mar 2025

KPK Berpeluang Panggil Febri Diansyah soal Kasus TPPU SYL

Eks Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menegaskan dirinya sudah tak lagi bekerja di Visi Law.
Periksa Fakta
Jumat, 21 Mar 2025

Hoaks Video Penangkapan Ridwan Kamil

Video yang beredar di media sosial adalah penangkapan anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, Bachtiar, pada 11 Maret 2025 lalu, dan bukan Ridwan Kamil.
Umum
Jumat, 21 Mar 2025

Peringkat Negara Paling Tidak Korupsi di Dunia, Ada Indonesia?

Negara paling tidak korupsi di dunia didominasi oleh negara-negara maju. Di antara daftar negara paling bersih tersebut, Indonesia ada di peringkat berapa?
Hukum
Jumat, 21 Mar 2025

KPK Duga SYL Bayar Pengacara Visi Law Pakai Uang Hasil Korupsi

KPK terus mendalami proses kontrak antara SYL dengan kantor pengacara Visi Law.
Hukum
Kamis, 20 Mar 2025

Eks Dirut PTPN XI Jadi Tersangka Korupsi Proyek Pabrik Gula

Pada korupsi proyek modernisasi Pabrik Gula Djatiroto ini, kerugian negara berdasarkan perhitungan BPK sebesar Rp570,2 miliar dan 12,8 juta dolar AS.
Hukum
Kamis, 20 Mar 2025

KPK Buka Kans Periksa Ridwan Kamil soal Kasus BJB Usai Lebaran

KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) setelah Lebaran 2025.
Hukum
Kamis, 20 Mar 2025

KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi LPEI

KPK menahan dua tersangka dari PT Petro Energy (PT PE) terkait kasus dugaan korupsi pada pemberian fasilitas kredit oleh LPEI.
Hukum
Kamis, 20 Mar 2025

KPK Periksa Andi Narogong Dalami Aliran Fee Korupsi e-KTP ke DPR

KPK mendalami soal komitmen fee dari tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos, dan konsorsiumnya ke anggota DPR RI.
Hukum
Kamis, 20 Mar 2025

KPK Sita Sejumlah Dokumen usai Geledah Kantor Pengacara Visi Law

KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik (BBE) dari kantor Visi Law terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL.
Hukum
Kamis, 20 Mar 2025

Momen Empat Pengacara Tom Lembong Dikeluarkan dari Ruang Sidang

Empat kuasa hukum, mantan Menteri Perdagangan,Tom Lembong, dikeluarkan dari ruang sidang  karena tak mengenakan toga.
Hukum
Rabu, 19 Mar 2025

KPK Geledah Kantor Bupati dan Dinas PUPR OKU Sumsel

KPK) menggeledah kantor Bupati dan Dinas PUPR Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, Rabu (19/3/2025).
Hukum
Rabu, 19 Mar 2025

KPK Geledah Kantor Pengacara Visi Law terkait Kasus TPPU SYL

Visi Law merupakan kantor hukum yang didirikan oleh mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dan mantan peneliti ICW, Donal Fariz.
Periksa Fakta
Rabu, 19 Mar 2025

Tidak Benar Video Penampakan Uang Korupsi PT PLN Rp1,2 T

Video yang beredar di media sosial adalah dokumentasi penyitaan barang bukti sebesar Rp173 miliar terkait kasus korupsi Dirut PLN pada tahun 2019.
Perspektif
Rabu, 19 Mar 2025

Antara Keuntungan dan Kejujuran: Integritas di Persimpangan

Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang menanamkan kejujuran sebagai nilai utama dalam setiap lini kehidupan.
Periksa Fakta
Rabu, 19 Mar 2025

Hoaks, Narasi Keluarga Besar Jokowi Terlibat Korupsi Pertamina

Video yang beredar di media sosial adalah unggahan tahun 2024 lalu dari Kompas.com, soal famili Jokowi yang punya jabatan strategis di Pertamina.
Hukum
Rabu, 19 Mar 2025

Anggota DPRD Ende Ditahan Terkait Kasus Korupsi Normalisasi Kali

Anggota DPRD Ende, Yohannes Kaki, ditahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pemasangan bronjong penahan tebing di daerah itu.
News Plus
Rabu, 19 Mar 2025

Menilik Cara Kejagung Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

Kejagung dan hakim punya metode yang berbeda menghitung kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Apa yang membedakan?