Indeks Korupsi E-ktp

Wacana mengenai usulan Hak Angket KPK terkait pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam di Komisi III terindikasi hanya jadi gertakan sebab datanya tak kunjung lengkap hingga sehari jelang masa reses setelah penutupan masa sidang ke-IV.

Saat bersaksi di sidang e-KTP, mantan anggota Panitia Pengadaan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Totok Prasetyo mengakui ada peran Andi Narogong penentuan pemenang tender. 

Wirawan mengetahui perusahaan Setya Novanto ikut tender e-KTP dari seseorang bernama Johanes Tan. Ia adalah direktur PT Java Trade Utama yang menjadi salah satu anggota konsorsium PNRI pemenang lelang tender e-KTP.

Menurut Febri, sebelumnya KPK telah memberikan kesempatan kepada Miryam S Haryani untuk dipanggil secara patut.

Setya Novanto kembali disebut di kasus e-KTP. Kali ini saksi sidang menyebut dia terkait dengan Murakabi, anggota konsorsium lelang e-KTP.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan surat usulan hak angket KPK dari Komisi III belum masuk ke Pimpinan DPR.

Persidangan ke-11 proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) hari ini, Kamis (27/4/2017) menghadirkan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambe dan keponakan Setya Novanto, Irvan Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi.

KPK akan menghadapi proses praperadilan yang diajukan Miryam S Haryani, tersangka pemberi keterangan tidak benar pada persidangan korupsi proyek KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Pengacara Farhat Abbas yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dengan tersangka Miryam S Haryani menyatakan ada intimidasi terhadap kliennya yaitu Elza Syarief.

DPR berencana menggulirkan hak angket ke KPK setelah lembaga antirasuah itu menolak membuka rekaman penyidikan terhadap Miryam S Haryani.

Proses perekaman dan pencetakan blangko e-KTP terhambat kasus dugaan korupsi e-KTP, namun Kemendagri memastikan tahun ini proyek e-KTP dipastikan selesai.

KPK memeriksa Pengacara Farhat Abbas sebagai saksi untuk tersangka Miryam S Haryani dalam penyidikan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan korupsi e-KTP atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto.

Upaya pengajuan hak angket oleh Komisi III DPR dinilai kontraproduktif terhadap upaya pengusutan kasus e-KTP.

Pengajuan praperadilan ini mengenai penetapan Miryam sebagai tersangka dalam kasus dugaan kesaksian palsu.

Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai menganggap ketua umum partainya, Setya Novanto hampir pasti jadi tersangka di kasus e-KTP sehingga internal Golkar perlu segera bersikap.

Sejumlah aktivis dari YLBHI dan ICW menyatakan KPK harus menolak desakan Komisi III DPR RI yang meminta pembukaan rekaman pemeriksaan tersangka kasus kesaksian palsu di sidang korupsi e-KTP, Miryam S Haryani.

KPK akan memeriksa Farhat Abbas dalam penyidikan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek e-KTP.

Tiga Wakil Ketua DPR RI kompak berpendapat wacana Hak Angket yang digulirkan Komisi III untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani bukan intervensi ke penanganan kasus e-KTP.

Ketua Panitia Pengadaan Proyek e-KTP, Drajat Wisnu Setiawan tidak mengakui tuduhan jaksa bahwa dirinya pernah mengirimkan bungkusan berisi uang ke rumah dinas anggota DPR RI, yang diduga Ade Komarudin.

Dua saksi sidang e-KTP menyebutkan bahwa Setya Novanto dapat jatah 7 persen dari proyek e-KTP.