Indeks Korupsi E-ktp

Syarat mengajukan hak angket minimal 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Jika tidak terpenuhi, maka hak angket bisa gugur dalam waktu 60 hari setelah diputuskan.

KPK tetap melakukan penyidikan baik itu pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan, termasuk juga tindak lanjut dari penangkapan tersangka Miryam.

Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Miryam disebut tidak hanya ikut menerima suap, melainkan juga berperan menjadi perantara suap untuk koleganya di DPR. Akankah Miryam meniru langkah Nazaruddin yang mengajukan status justice collaborator?

Setelah Miryam ditangkap, hak angket KPK bisa jadi tidak digunakan untuk meminta bukti rekaman, tapi untuk mengerjakan hal-hal lain demi perbaikan KPK.

MPR menilai hak angket adalah upaya pelemahan terhadap KPK.

Keempat saksi diperiksa untuk tersangka Andi Agustinus.

Politisi PKS menyebut KPK kurang responsif karena tak segera melindungi Miryam S Haryani.

Miryam S Haryani ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK masih memeriksa Miryam S. Haryani. Komisi antirasuah ini tak terburu-buru menahannya.

Anggota tim kuasa hukum politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mengaku tidak tahu bahwa polisi sudah menangkap kliennya pada Senin dini hari.

Dalam waktu paling lambat 24 jam setelah penangkapan Miryam S Haryani akan dilakukan tindakan hukum lebih lanjut terhadap tersangka.

Miryam S Haryani akhirnya tertangkap pada Senin, 1 Mei pagi. Polisi mencecarnya untuk mengorek para pelaku yang membantunya kabur, sebelum diserahkan kepada KPK.

Miryam S. Haryani yang masuk dalam DPO KPK berhasil ditangkap di daerah Kemang, Jakarta.

Pencarian Miryam S Haryani yang ditetapkan sebagai tersangka setelah memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek e-KTP semakin intensif dilakukan KPK berkoordinasi dengan Polri.

Penyidik KPK dan aparat kepolisian sudah memburu Miryam S. Haryani di Kota Bandung tapi jejak tersangka kesaksian palsu dalam sidang korupsi e-KTP tersebut tak ditemukan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengetuk palu tanpa memperhatikan interupsi dan tidak menghitung jumlah suara setuju.

Pimpinan KPK menyatakan akan tetap bersikukuh tidak membuka rekaman pemeriksaan politikus Hanura, Miryam S. Haryani, yang terkait kasus e-KTP, di luar persidangan meski ditekan oleh Hak Angket DPR.

Pimpinan KPK menegaskan usulan Hak Angket dari Komisi III tidak akan membuat Komisi menghentikan pengusutan kasus e-KTP.

Hingga kini, keberadaan Miryam belum diketahui. KPK sudah meminta Polri untuk memasukkan Miryam dalam daftar pencarian orang.

Pengajuan hak angket DPR terhadap KPK ini menurut Pukat adalah pelanggaran hukum dan akan mengganggu proses peradilan kasus dugaan korupsi e-KTP.