Indeks Korupsi E-ktp

Meski beberapa partai melarang fraksinya menyetujui hak angket, dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini Jumat (28/4/2017), Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ketuk palu tanda forum setuju.

Sejumlah fraksi menilai, Hak Angket KPK sebaiknya ditunda pengambilan keputusannya, dan dilakukan lobi tingkat fraksi seperti yang biasa terjadi di DPR.

KPK meyakini bahwa kasus DPO Miryam S Haryani tak bisa dimasukkan ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, KPK sendiri sudah tiga kali melakukan panggilan terhadap tersangka, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir.

Fraksi PKS DPR menolak inisiatif hak angket terhadap KPK yang diajukan sejumlah anggota DPR, khususnya Komisi III, agar tidak mengesankan mengganggu dan menghambat KPK dalam pemberantasan korupsi.

Keputusan terkait hak angket KPK akan ditentukan hari ini Jumat (28/4/2017) di Rapat Paripurna, DPR berharap apapun keputusannya, semua pihak bisa menerima.

Polri akan selalu membantu KPK, termasuk dalam pencarian Anggota Komisi II DPR RI itu.

JPU KPK mencecar keponakan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, terkait kekuatan modal PT Murakabi Sejahtera miliknya yang memimpin konsorsium Murakabi untuk mengikuti lelang e-KTP.

Keponakan Ketua DPR RI, Irvanto Hendra Pambudi, yang juga salah satu pemilik PT Murakabi Sejahtera, menjelaskan status perusahaannya di lelang e-KTP.

Polri siap bantu KPK tangkap Miryam. Ia diduga masih berada di Indonesia.

Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Olly Dondokambey mengklaim tidak mengetahui ada istilah "Ngawal Anggaran" dan "Extra Money" yang disebut banyak saksi sering muncul dalam pembahasan proyek e-KTP di DPR.

Olly Dondokambey mengklaim dirinya tidak mengetahui sama sekali masalah proyek e-KTP. Dia juga membantah menerima suap 1,2 juta dolar AS terkait proyek e-KTP.

Fraksi Demokrat di DPR RI memutuskan menolak usulan Hak Angket KPK terkait pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani. Keputusan itu muncul setelah ada perintah SBY.

Saksi yang merupakan mantan anggota tim teknis konsorsium penggarap e-KTP menyatakan Chairuman Harahap pernah mengajaknya membahas soal software AFIS (pengenal sidik jari) di sistem e-KTP.

Miryam S Haryani dipastikan masih di Indonesia karena KPK sudah melakukan pencegahan agar Miryam tidak pergi ke luar negeri.

Komisi III DPR RI berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP Miryam S. Haryani.

Komisi III DPR berencana menggulirkan hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka Miryam S. Haryani. PKB dengan tegas larang kadernya di DPR menyetujui hak angket ini.

Wacana mengenai usulan Hak Angket KPK terkait pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam di Komisi III terindikasi hanya jadi gertakan sebab datanya tak kunjung lengkap hingga sehari jelang masa reses setelah penutupan masa sidang ke-IV.

Saat bersaksi di sidang e-KTP, mantan anggota Panitia Pengadaan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Totok Prasetyo mengakui ada peran Andi Narogong penentuan pemenang tender. 

Wirawan mengetahui perusahaan Setya Novanto ikut tender e-KTP dari seseorang bernama Johanes Tan. Ia adalah direktur PT Java Trade Utama yang menjadi salah satu anggota konsorsium PNRI pemenang lelang tender e-KTP.

Menurut Febri, sebelumnya KPK telah memberikan kesempatan kepada Miryam S Haryani untuk dipanggil secara patut.