Indeks Korupsi E-ktp

Setya Novanto kembali disebut di kasus e-KTP. Kali ini saksi sidang menyebut dia terkait dengan Murakabi, anggota konsorsium lelang e-KTP.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan surat usulan hak angket KPK dari Komisi III belum masuk ke Pimpinan DPR.

Persidangan ke-11 proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) hari ini, Kamis (27/4/2017) menghadirkan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambe dan keponakan Setya Novanto, Irvan Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi.

KPK akan menghadapi proses praperadilan yang diajukan Miryam S Haryani, tersangka pemberi keterangan tidak benar pada persidangan korupsi proyek KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Pengacara Farhat Abbas yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dengan tersangka Miryam S Haryani menyatakan ada intimidasi terhadap kliennya yaitu Elza Syarief.

DPR berencana menggulirkan hak angket ke KPK setelah lembaga antirasuah itu menolak membuka rekaman penyidikan terhadap Miryam S Haryani.

Proses perekaman dan pencetakan blangko e-KTP terhambat kasus dugaan korupsi e-KTP, namun Kemendagri memastikan tahun ini proyek e-KTP dipastikan selesai.

KPK memeriksa Pengacara Farhat Abbas sebagai saksi untuk tersangka Miryam S Haryani dalam penyidikan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan korupsi e-KTP atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto.

Upaya pengajuan hak angket oleh Komisi III DPR dinilai kontraproduktif terhadap upaya pengusutan kasus e-KTP.

Pengajuan praperadilan ini mengenai penetapan Miryam sebagai tersangka dalam kasus dugaan kesaksian palsu.

Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai menganggap ketua umum partainya, Setya Novanto hampir pasti jadi tersangka di kasus e-KTP sehingga internal Golkar perlu segera bersikap.

Sejumlah aktivis dari YLBHI dan ICW menyatakan KPK harus menolak desakan Komisi III DPR RI yang meminta pembukaan rekaman pemeriksaan tersangka kasus kesaksian palsu di sidang korupsi e-KTP, Miryam S Haryani.

KPK akan memeriksa Farhat Abbas dalam penyidikan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek e-KTP.

Tiga Wakil Ketua DPR RI kompak berpendapat wacana Hak Angket yang digulirkan Komisi III untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani bukan intervensi ke penanganan kasus e-KTP.

Ketua Panitia Pengadaan Proyek e-KTP, Drajat Wisnu Setiawan tidak mengakui tuduhan jaksa bahwa dirinya pernah mengirimkan bungkusan berisi uang ke rumah dinas anggota DPR RI, yang diduga Ade Komarudin.

Dua saksi sidang e-KTP menyebutkan bahwa Setya Novanto dapat jatah 7 persen dari proyek e-KTP.

KPK menolak permintaan membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani. Kendati DPR mengajukan hak angket, KPK tak akan membuka rekaman itu.

KPK dalami keterangan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni. KPK perlu mengorek keterangan Diah ketika masih menjabat sebagai anak buah mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

KPK berharap Miryam bisa hadir dalam penjadwalan ulang itu sebagai tersangka agar KPK bisa mendalami lebih lanjut dan lebih efisien dalam proses penyidikan kasus-kasus lainnya, termasuk indikasi korupsi terkait e-KTP.

Saksi di sidang lanjutan kasus e-KTP menyebut bahwa mantan Mendagri Gamawan Fauzi pernah secara tak langsung meminta agar LKPP tak memberikan rekomendasi yang menghambat proyek e-KTP.