Indeks Korupsi E-ktp

Pimpinan KPK menyatakan akan tetap bersikukuh tidak membuka rekaman pemeriksaan politikus Hanura, Miryam S. Haryani, yang terkait kasus e-KTP, di luar persidangan meski ditekan oleh Hak Angket DPR.

Pimpinan KPK menegaskan usulan Hak Angket dari Komisi III tidak akan membuat Komisi menghentikan pengusutan kasus e-KTP.

Hingga kini, keberadaan Miryam belum diketahui. KPK sudah meminta Polri untuk memasukkan Miryam dalam daftar pencarian orang.

Pengajuan hak angket DPR terhadap KPK ini menurut Pukat adalah pelanggaran hukum dan akan mengganggu proses peradilan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Meski beberapa partai melarang fraksinya menyetujui hak angket, dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini Jumat (28/4/2017), Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ketuk palu tanda forum setuju.

Sejumlah fraksi menilai, Hak Angket KPK sebaiknya ditunda pengambilan keputusannya, dan dilakukan lobi tingkat fraksi seperti yang biasa terjadi di DPR.

KPK meyakini bahwa kasus DPO Miryam S Haryani tak bisa dimasukkan ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, KPK sendiri sudah tiga kali melakukan panggilan terhadap tersangka, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir.

Fraksi PKS DPR menolak inisiatif hak angket terhadap KPK yang diajukan sejumlah anggota DPR, khususnya Komisi III, agar tidak mengesankan mengganggu dan menghambat KPK dalam pemberantasan korupsi.

Keputusan terkait hak angket KPK akan ditentukan hari ini Jumat (28/4/2017) di Rapat Paripurna, DPR berharap apapun keputusannya, semua pihak bisa menerima.

Polri akan selalu membantu KPK, termasuk dalam pencarian Anggota Komisi II DPR RI itu.

JPU KPK mencecar keponakan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, terkait kekuatan modal PT Murakabi Sejahtera miliknya yang memimpin konsorsium Murakabi untuk mengikuti lelang e-KTP.

Keponakan Ketua DPR RI, Irvanto Hendra Pambudi, yang juga salah satu pemilik PT Murakabi Sejahtera, menjelaskan status perusahaannya di lelang e-KTP.

Polri siap bantu KPK tangkap Miryam. Ia diduga masih berada di Indonesia.

Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Olly Dondokambey mengklaim tidak mengetahui ada istilah "Ngawal Anggaran" dan "Extra Money" yang disebut banyak saksi sering muncul dalam pembahasan proyek e-KTP di DPR.

Olly Dondokambey mengklaim dirinya tidak mengetahui sama sekali masalah proyek e-KTP. Dia juga membantah menerima suap 1,2 juta dolar AS terkait proyek e-KTP.

Fraksi Demokrat di DPR RI memutuskan menolak usulan Hak Angket KPK terkait pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani. Keputusan itu muncul setelah ada perintah SBY.

Saksi yang merupakan mantan anggota tim teknis konsorsium penggarap e-KTP menyatakan Chairuman Harahap pernah mengajaknya membahas soal software AFIS (pengenal sidik jari) di sistem e-KTP.

Miryam S Haryani dipastikan masih di Indonesia karena KPK sudah melakukan pencegahan agar Miryam tidak pergi ke luar negeri.

Komisi III DPR RI berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP Miryam S. Haryani.

Komisi III DPR berencana menggulirkan hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka Miryam S. Haryani. PKB dengan tegas larang kadernya di DPR menyetujui hak angket ini.