Indeks Korupsi E-ktp

KPK memeriksa Vidi Gunawan untuk dicecar seputar aliran dana korupsi e-KTP.

Saat ini KPK memang sudah memiliki tim khusus untuk menangani tindak pidana korupsi terhadap korporasi.

KPK telah melimpahkan kasus Andi Narogong dari proses penyidikan ke penuntutan.

Setya Novanto menyatakan belum menetapkan langkah praperadilan terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Dewan Pakar akan memberikan pandangan atas hasil dari rapat pleno sebelumnya, termasuk mempertimbangkan kemungkinan penyelenggaraan Munaslub.

Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tandjung meminta agar pimpinan partai Golkar segera mengambil langkah-langkah untuk mengganti Setya Novanto dari posisi sebagai Ketua Umum.

Miryam menerima uang sebesar 1,2 juta dolar AS, Markus Nari menerima sebesar 400 ribu dolar AS atau Rp4 miliar dan Akom menerima sebesar 100 ribu dolar AS.

Setya Novanto disebut memegang kunci anggaran proyek pengadaan e-KTP.

Jokowi meminta jajarannya mampu membedakan antara kebijakan dan tindakan mengambil uang rakyat.

Miryam telah ditetapkan menjadi terdakwa pemberi keterangan yang tidak benar.

Sekretaris fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada wacana dari Partai Golkar untuk menggantikan posisi Setya Novanto.

"Harusnya dia [Akbar Tanjung] sendiri ingat dong. Pas dia kena kasusnya sama saja, sampai masuk penjara juga dia tetap jadi ketua Golkar dan ketua DPR. Masak buat orang lain berbeda," kata Robert.

Ismail menyarankan kepada KPK untuk melakukan penahanan kepada Setya Novanto.

Terdakwa kasus korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim pengadilan Tipikor masing-masing 7 dan 5 tahun penjara.

Andi Narogong akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Setya Novanto yang telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

"Surat pemberitahuan pada tersangka Setya Novanto sudah kami sampaikan per tanggal 18 Juli 2017," kata Juru Bicara KPK.

Politikus Golkar Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka baru di kasus korupsi e-KTP. KPK menemukan bukti Markus Nari melakukan dua pelanggaran hukum di kasus ini.

Febri mengatakan Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka karena berperan dalam memuluskan pembahasan anggaran dan penambahan anggaran di proyek e-KTP

KPK mengirim penyidik korupsi e-KTP ke Amerika Serikat dan Singapura. Pimpinan KPK juga mengisyaratkan para penyidik mengejar bukti kasus ini ke negara lain.

Menurut Tifatul, para pimpinan di DPR harus berkumpul untuk mencari solusi agar bangku pimpinan DPR tetap terisi dan moral DPR tetap terjaga.