tirto.id - Peneliti Saiful Mujani Research Centre (SMRC) Sirojudin Abbas menganggap apabila Golkar menyelenggarakan Munas Luar Biasa (Munaslub), maka hal itu akan berpeluang untuk mengurungkan dukungan partai itu ke Joko Widodo (Jokowi) sebagai Capres di Pilpres 2019 mendatang.
"Arah ke situ ada. Tergantung sosoknya nanti. Karena Golkar kalau dipimpin oleh orang yang kuat, itu akan bisa berubah malahan. Artinya kuat itu bisa mengkonsolidasikan DPD I dan DPD II dan tidak tersangkut korupsi. Karena tingkat ketergantungan dengan Jokowi kurang," kata Sirojudin Abbas saat dihubungi Tirto, Selasa (8/8/2017).
Berhubung Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) sedang tersandung kasus korupsi e-KTP, maka menurutnya, partai itu sedang membutuhkan kekuatan politik pemerintah untuk kasusnya. "Kalau Setnov karena kasusnya sekarang kan iya-iya saja dengan pemerintah," kata Sirojudin.
Baca: GMPG Inginkan Munaslub Gantikan Setnov sebagai Ketua Golkar
Meski begitu, Sirojudin menyatakan sulit untuk menemukan sosok kuat yang memimpin Golkar seperti yang dimaksud olehnya. Mengingat, nama yang paling memungkinkan adalah Airlangga Hartarto dan Idrus Marham.
"Airlangga dekat dengan pemerintah sebagai menteri. Tentu akan dukung pemerintah. Idrus berpeluang, tapi kelihatannya dukung Novanto. Kalau Yorrys dia lebih pas orang lapangan," ungkapnya.
Namun, Sirojudin menyatakan bahwa kemungkinan itu masih kecil. Mengingat dalam dorongan Munaslub yang dilakukan oleh Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) didukung oleh politisi Golkar yang loyalis Jokowi.
"Ada Nusron, Yorrys dan Airlangga di situ yang seperti kita ketahui masih loyal ke Jokowi," kata Sirojudin.
Sebaliknya, Sirojudin menyatakan kemungkinan lain bahwa dorongan Munaslub adalah murni untuk membersihkan citra partai Golkar sebagai partai korup di bawah kepemimpinan Novanto.
"Status tersangka [Setnov] bagaimanapun beban untuk partai secara keseluruhan. Baik ditetapkan waktu dekat ini atau ditunda, status ini sulit dilepaskan karena statusnya KPK," kata Sirojudin.
Baca: Golkar Rilis 17 Nama Anggotanya yang Dinilai Bebas Korupsi
Sebelumnya, Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menginginkan adanya Munaslub untuk mengganti Setya Novanto dari ketua umum Golkar karena tersangkut korupsi e-KTP karena dianggap merusak citra partai.
"Pergantian kepemimpinan itu perlu di catat ya, di organisasi manapun itu tidak pernah dikatakan sebagai sumber perpecahan. Tapi justru pergantian kepemimpinan adalah bagian dari konsolidasi organisasi," kata Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia di SCBD Jakarta, Selasa (8/8).
Doli pun meyakinkan dalam Munaslub tidak akan mengubah keputusan Golkar untuk mendukung Jokowi di 2019 sebagai calon presiden, seperti halnya yang telah disepakati dalam Rapimnas Golkar 2016.
"Dengan turunnya elektabilitas Golkar, tentu akan berpengaruh juga ke Pak Jokowi. Kami tidak ingin justru Pak Jokowi akan rusak karena Golkar. Kami juga sadar bahwa keputusan Rapimnas adalah keputusan kolektif yang diambil secara sadar dan tidak akan berubah," kata Doli.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
